Suara.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical menegaskan akan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo usai melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
"Yang paling penting karena kita mengatakan Golkar terbiasa mendukung pemerintahan, nanti di dalam Munaslub ini kita akan mengukuhkan satu rekomendasi dari Rapimnas untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Ical saat ditemui di Nusa Dua Bali, Sabtu (14/5/2016).
Dia menjelaskan, siapa pun ketua umum Golkar yang terpilih maka akan terikat dengan keputusan dari Munaslub tersebut yang sifatnya setara dengan Munas.
Dalam Munaslub ini, ujar Ical melanjutkan, diharapkan adanya suatu ketegasan yang mampu mengikat Dewan Pimpinan Pusat dan keputusan Munaslub.
Selain itu, Ical juga mengatakan bahwa para elit senior partai berlambang pohon beringin itu tidak akan meninggalkan Golkar usai pelaksanaan Munaslub agar bisa bertukar pikiran dengan kader muda.
"Kami yang senior ini tidak akan meninggalkan partai Golkar begitu saja. Mungkin yang muda lebih pintar, tapi untuk kebijaksanaan barangkali yang senior lebih (paham)," kata Ical menambahkan.
Namun demikian, Ical mengaku para anggota senior juga tidak akan duduk di eksekutif dan lebih memilih untuk menduduki lembaga-lembaga yang mampu memberikan masukan pada anggota dan kader Golkar yang lebih muda.
Sehubungan dengan adanya kabar pelanggaran kode etik dalam proses pemilihan ketua umum Golkar, Ical pun mengingatkan agar tidak mudah mempercayai isu-isu liar dan yakin Munaslub bisa berjalan dengan demokratis.
"Jangan dengarkan isu yang macam-macam tentang pemilihan ketua umum. Semua saudara-saudara merupakan pemegang hak suara," ujarnya menambahkan.
Agenda Munaslub tersebut akan dihelat 14-16 Mei 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center dan akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Sabtu petang.
Panitia Munaslub Golkar telah mengesahkan delapan bakal calon ketua umum, antara lain sesuai nomor urut, Ade Komarudin nomor urut 1, Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto (nomor 3), Mahyudin (nomor 4), Priyo Budi Santoso (nomor 5), Aziz Syamsuddin (nomor 6), Indra Bambang Utoyo (nomor 7), dan Syahrul Yasin Limpo (nomor 8). (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontolo, Wahyudin Moridu Siap Jadi Sopir Lagi
-
Kapolri Bentuk Tim Khusus 52 Jenderal untuk Reformasi Polri, Bongkar Pasang Besar-besaran Dimulai?
-
Khitanan Anak Kades di Bogor Bikin Geger! Mewahnya Kebangetan, Jalan Ditutup
-
Banyak Siswa Keracunan MBG, FKBI Menuntut Adanya Skema Ganti Rugi dan Pemulihan Korban
-
Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri Libatkan Puluhan Jenderal, Berikut Daftarnya!
-
Berkas Lengkap, Gugatan Rp125 Triliun ke Gibran Bakal Lanjut ke Mediasi Pekan Depan
-
Ribuan Anak Keracunan Gegara MBG, Anggaran Rp71 T Mengendap, DPR: Serahkan Saja ke Sekolah
-
Geger Bocah 8 Tahun di Penjaringan Jakut Membusuk di Indekos: Tubuh Banjir Darah dan Tanpa Busana!
-
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Apa Itu Pengampunan Pajak yang Bisa 'Sucikan' Harta Orang Kaya?
-
Tax Amnesty Jilid 3 Terancam Batal, Menkeu Purbaya Sebut Kebijakan Bikin Wajib Pajak 'Kibul-Kibul'