- Serikat Mahasiswa Progresif UI menggelar Konsolidasi Nasional di Depok pada 10 Juni 2026 untuk menyusun tuntutan kepada pemerintah.
- Perwakilan mahasiswa dan aliansi sipil dari berbagai universitas mengevaluasi kebijakan ekonomi, kelembagaan, serta program strategis pemerintahan Prabowo saat ini.
- Para peserta menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis dan mengkritisi rencana pembangunan batalion teritorial TNI di setiap daerah.
Suara.com - Serikat Mahasiswa Progresif UI (SemarUI) menggelar aksi solidaritas Konsolidasi Nasional di Aula Pusat Kegiatan Mahasiswa Lama, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).
Aksi solidaritas ini merupakan respons atas berbagai tantangan dan krisis yang timbul dari pengelolaan ekonomi, kelembagaan, program kerja, dan komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto.
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UI, Mora Siahaan, mengatakan konsolidasi ini akan menjadi basis aksi mahasiswa dan sipil yang dilaksanakan sekitar minggu ini.
Diskusi ini menyusun tuntutan yang kelak dilayangkan ke pemerintah dalam aksi.
Ia mengatakan garis besar konsolidasi ini adalah ada konsern kebijakan fiskal serta nilai rupiah yang tidak mengarah ke pemulihan dalam kehidupan masyarakat.
Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas Rafi'i, mengatakan melalui konsolidasi ini tuntutan yang disampaikan memang menjadi program prioritas dari pemerintahan Prabowo.
"Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), tidak ada bedanya dengan Koperasi Desa Merah Putih sudah merugikan rakyat dari berbagai aspek. Tidak ada harga lain selain dihentikan. Semisal diganti dengan program lain, silakan," ujar Dimas.
Dalam diskusi ini, Dimas turut mengusulkan dalam tuntutan, yaitu pembangunan batalion teritorial pembangunan TNI AD di setiap kabupaten atau kota.
"Pemerintahan Prabowo bukanlah pemerintahan yang berdaulat. Mesin utama yang paling mematikan diperluas adalah militer," ucapnya.
Baca Juga: Usai Isu Reshuffle Menkeu, Purbaya Kini Janji Lakukan Penghematan Belanja Besar-besaran
Aksi konsilidasi ini memperdalam setiap poin melalui penyampain gagasan dari berbagai BEM, perwakilan mahasiswa, dan aliansi masyarakat sipil.
Konsolidasi ini diikuti fakultas di UI, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pancasila.
Reporter: Cornelius Juan Prawira
Berita Terkait
-
MBG Watch Segel Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
-
Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng
-
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
-
Usai Isu Reshuffle Menkeu, Purbaya Kini Janji Lakukan Penghematan Belanja Besar-besaran
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
Terkini
-
Tangkis Isu Anti-Asing, Prabowo: Investor Antre Masuk, Hanya yang 'Liar' Tak Suka Aturan!
-
Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi
-
Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo
-
Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax
-
MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total
-
Harga Pertamax Meroket, Media Asing: Tekanan Makin Berat Buat Rakyat Indonesia
-
Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng
-
Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim
-
Kenaikan Pertamax Jadi Sinyal Ada Kondisi Mendesak di Pemerintah
-
Sony Sonjaya Ajukan JC, LPSK Masih Tunggu Permohonan Perlindungan