Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian Negara hingga dari Rp945 miliar dari kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan sebagian anggota telah melaporkan hasil kunjungan kerja, namun belum laporan tersebut belum rampung. Fadli pun telah menanyakan laporan kunjungan kerja anggota DPR ke bagian Sektetariat Jenderal DPR.
"Sebagian besar anggota DPR melaporkan kunker. Ini laporan yang belum selesai. Jadi saya kira ini sudah diklarifikasi pihak Setjen, ini teknis administrasi," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Menurutnya, dalam menyerahkan laporan kunjungan kerja , anggota DPR telah menyerahkan laporan melalui fraksi yang dikumpulkan ke Sektetariat Jenderal. Kata Fadli, laporan tersebut juga telah periksa BPK. Ia pun membantah adanya kunjungan kerja fiktif.
"Anggota DPR melaporkan (kunjungan kerja) ke fraksi dan dikumpulkan, di situ BPK melihat. Dikumpulkan ke Setjen, diperiksa BPK. Tidak ada yang fiktif. Kalau ada, di mana yang fiktif?," ucapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional