Suara.com - Usul kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ditolak mentah-mentah. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (23/5/2016), Pyongyang menyebut bahwa ajakan itu sebagai "semacam propaganda atau iklan" dalam pemilihan umum.
Trump dalam wawancara dengan Reuters di New York pekan lalu mengatakan, ia mau berdialog dengan pemimpin Korut untuk mencoba menghentikan program nuklir Pyongyang, dan mengusulkan perubahan besar dalam kebijakan AS terhadap negara terisolasi tersebut.
"Terserah keputusan Pemimpin Besar saya, apakah ia akan bertemu atau tidak, tapi saya rasa ide dia (Trump) ataupun dialog itu tidak masuk akal," kata So Se Pyong, Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa kepada Reuters, sepulangnya dari Pyongyang untuk menghadiri kongres partai berkuasa yang pertama setelah 36 tahun.
So menambahkan, bahwa isu ini hanya dimanfaatkan untuk pemilu presiden saja.
"Semacam propaganda atau iklan. Ini tidak berguna, hanya isyarat untuk pemilihan presiden. Tidak ada artinya, tidak ada ketulusan," imbuhnya.
Ia merujuk janji Obama saat menjadi kandidat, untuk bertemu dengan pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). Namun hingga sekarang tidak dipenuhi.
Korut menggelar uji nuklir keempat pada Januari dan meluncurkan roket jarak jauh pada Februari, sehingga memantik sanksi internasional yang lebih keras. Ini juga mendapat reaksi keras dari Presiden Korsel Park Geun-hye.
So yang juga Dubes Korut untuk Konferensi Pelucutan Senjata yang didukung PBB, menegaskan bahwa negaranya siap untuk kembali pada dialog enam pihak yang macet terkait program nuklirnya.
Cina dan Rusia mendukung gagasan tersebut, namun AS dan sekutunya Korsel serta Jepang menolaknya, katanya.
"Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab ... kami tidak akan pernah menggunakannya duluan," kata So.
Jika Amerika Serikat menggunakan senjata nuklirnya dulu, ujarnya, kami juga harus menggunakannya. Jika AS menghentikan kebijakan kerasnya dan mengubah sikap, kita juga (bisa) memiliki hubungan sebagai negara yang normal.
"Bagi Korsel, kami mengusulkan dialog militer tingkat tinggi namun Korsel menolaknya." Korsel pada Senin mengabaikan usulan Korut untuk melakukan dialog militer dengan menyebutnya sebagai "serangan perdamaian palsu" dan mengatakan secara resmi menolak usulan itu karena kurangnya perencanaan untuk mengakhiri program nuklir Korut.
So mengatakan Korut tidak akan berbagi teknologi nuklir dengan negara-negara lain. "Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab, kami menjaga dan memantau kewajiban dalam non-proliferasi teknologi nuklir." tegasnya. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Sempat Disorot, FIFA Pastikan Donald Trump Akan Serahkan Trofi Piala Dunia 2026
-
Donald Trump Bakal Simpan Trofi Piala Dunia, Juara 2026 Cuma Dikasih Replika?
-
Perpecahan di Partai Republik? Kongres AS Desak Trump Hentikan Agresi Militer ke Iran
-
Kim Jong Un Tiba-tiba Senggol Jepang: Negara yang Kalah Perang di Asia
-
Ancaman Donald Trump Dibalas, Iran Siapkan Angkatan Bersenjata di Garis Depan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA