Suara.com - Usul kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ditolak mentah-mentah. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (23/5/2016), Pyongyang menyebut bahwa ajakan itu sebagai "semacam propaganda atau iklan" dalam pemilihan umum.
Trump dalam wawancara dengan Reuters di New York pekan lalu mengatakan, ia mau berdialog dengan pemimpin Korut untuk mencoba menghentikan program nuklir Pyongyang, dan mengusulkan perubahan besar dalam kebijakan AS terhadap negara terisolasi tersebut.
"Terserah keputusan Pemimpin Besar saya, apakah ia akan bertemu atau tidak, tapi saya rasa ide dia (Trump) ataupun dialog itu tidak masuk akal," kata So Se Pyong, Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa kepada Reuters, sepulangnya dari Pyongyang untuk menghadiri kongres partai berkuasa yang pertama setelah 36 tahun.
So menambahkan, bahwa isu ini hanya dimanfaatkan untuk pemilu presiden saja.
"Semacam propaganda atau iklan. Ini tidak berguna, hanya isyarat untuk pemilihan presiden. Tidak ada artinya, tidak ada ketulusan," imbuhnya.
Ia merujuk janji Obama saat menjadi kandidat, untuk bertemu dengan pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). Namun hingga sekarang tidak dipenuhi.
Korut menggelar uji nuklir keempat pada Januari dan meluncurkan roket jarak jauh pada Februari, sehingga memantik sanksi internasional yang lebih keras. Ini juga mendapat reaksi keras dari Presiden Korsel Park Geun-hye.
So yang juga Dubes Korut untuk Konferensi Pelucutan Senjata yang didukung PBB, menegaskan bahwa negaranya siap untuk kembali pada dialog enam pihak yang macet terkait program nuklirnya.
Cina dan Rusia mendukung gagasan tersebut, namun AS dan sekutunya Korsel serta Jepang menolaknya, katanya.
"Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab ... kami tidak akan pernah menggunakannya duluan," kata So.
Jika Amerika Serikat menggunakan senjata nuklirnya dulu, ujarnya, kami juga harus menggunakannya. Jika AS menghentikan kebijakan kerasnya dan mengubah sikap, kita juga (bisa) memiliki hubungan sebagai negara yang normal.
"Bagi Korsel, kami mengusulkan dialog militer tingkat tinggi namun Korsel menolaknya." Korsel pada Senin mengabaikan usulan Korut untuk melakukan dialog militer dengan menyebutnya sebagai "serangan perdamaian palsu" dan mengatakan secara resmi menolak usulan itu karena kurangnya perencanaan untuk mengakhiri program nuklir Korut.
So mengatakan Korut tidak akan berbagi teknologi nuklir dengan negara-negara lain. "Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab, kami menjaga dan memantau kewajiban dalam non-proliferasi teknologi nuklir." tegasnya. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Film Terbaru Tom Cruise Dikabarkan Batal Produksi, Ini Alasannya
-
Donald Trump Dituding Dalang Kesepakatan Terburuk Piala Dunia 2026, Kota-Kota AS Terancam Bangkrut
-
Isu Kesepakatan AS-Indonesia Batal Imbas Langgar Janji, Kemenko Perekonomian Klarifikasi
-
Donald Trump Mau 'Cawe-cawe' The Fed: Jangan Mematikan Pertumbuhan!
-
Duh! Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal, Trump Sebut Prabowo Mengingkari?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri