Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. [DPR RI]
Ketua DPD Jawa Barat PDI Perjuangan T. B. Hasanuddin berharap jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan bertambah bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet lagi. Tetapi, Hasanuddin menyerahkan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Yel-yel Regu Tulip di Jamnas 2026 Viral, Ghea Indrawari Nyanyikan Live!
-
Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Unsoed Ahmad Sodiq Ditahan KPK
-
Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan
-
Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD