Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. [DPR RI]
Ketua DPD Jawa Barat PDI Perjuangan T. B. Hasanuddin berharap jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan bertambah bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet lagi. Tetapi, Hasanuddin menyerahkan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
-
Sidoarjo Mencekam! Tim Jibom Turun Tangan Selidiki Ledakan Maut di Pabrik Baja Waru
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
Terkini
-
Wings Group Jadi Benteng Utama Kebersihan Keluarga di Tengah Ancaman Virus Campak
-
Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'
-
Gandeng Swasta, Pemerintah Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah
-
Denyut Nadi di Sudut Tebet: Kisah Bu Entin dan Warung Madura yang Menolak Tidur
-
Lagi, KPK Didesak Segera Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil India
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar 11 Ribu Triliun Persen, Meski Yakin Itu Rekayasa AI!
-
Gus Lilur: Muktamar NU Harus Haramkan Politik Uang
-
Tenda Perlawanan Berdiri di Komnas HAM: Mahasiswa Ngecamp Demi Keadilan Andrie Yunus!
-
Iran Sampaikan Tuntutan Gencatan Senjata ke AS Lewat Perantara
-
Kemensos Pangkas Total Perjalanan Dinas Luar Negeri, Gus Ipul: Nol Persen!