Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. [DPR RI]
Ketua DPD Jawa Barat PDI Perjuangan T. B. Hasanuddin berharap jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan bertambah bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet lagi. Tetapi, Hasanuddin menyerahkan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pagi Ini Jakarta Dikepung Genangan Lagi, Layanan Mikrotrans Ambyar dan Lalu Lintas Cawang Lumpuh
-
BGN Luncurkan Mak Comblang Project, Petani Disambungkan Langsung ke Dapur MBG
-
Mekanisme dan Jadwal TKA 2026 untuk Syarat Jalur Prestasi SPMB 2026/2027
-
Intip Oleh-oleh Prabowo dari Kunjungan di London: Ada Capaian Investasi hinga Pendidikan?
-
Suara dari Swiss: Harapan Besar Diaspora di Balik Kehadiran Prabowo di Forum Davos
-
Indonesia Siapkan Perpres Kepatuhan HAM untuk Perusahaan, Bakal Jadi yang Pertama di ASEAN
-
Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
-
Dari Kenaikan PBB hingga Uang di Dalam Karung: Puncak Drama Bupati Pati Sudewo
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC