Dari Kenaikan PBB hingga Uang di Dalam Karung: Puncak Drama Bupati Pati Sudewo

Suara.com - Perjalanan Sudewo sebagai Bupati Kabupaten Pati diwarnai serangkaian kontroversi yang kerap memicu gejolak publik. Mulai dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga 250 persen yang menyulut amarah warga, hingga ancaman pemakzulan yang sempat bergulir panas. Namun, puncak dari drama kepemimpinannya terjadi saat ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

KINI, Sudewo resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Politikus Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, sebuah akhir antiklimaks dari karier politiknya yang penuh gejolak.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, KPK juga menahan tiga kepala desa yang diduga menjadi kaki tangannya: Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), dan Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

Modus Pemerasan Sistematis Berkedok 'Tim 8'

Di balik penangkapan ini, KPK mengungkap sebuah modus pemerasan yang sistematis. Asep Guntur menjelaskan, semua bermula pada akhir 2025, ketika Pemkab Pati mengumumkan akan membuka 601 formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026.

Peluang ini diduga dimanfaatkan oleh Sudewo bersama tim suksesnya untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Sejak bulan November 2025, diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama timsesnya,” ujar Asep.

Baca Juga: Sudewo Diduga Terima Duit dari Kasus DJKA Saat Jadi Anggota Komisi V DPR RI

Di setiap kecamatan, ditunjuk seorang kepala desa yang juga bagian dari tim sukses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau 'Tim 8'. Mereka bertugas menginstruksikan para kepala desa di wilayahnya untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa (Caperdes).

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah di-mark-up dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta,” ungkap Asep.

Proses pengumpulan uang ini, lanjutnya, disertai dengan ancaman.

“Apabila Caperdes tidak mengikuti ketentuan, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya,” tambah dia.

Hingga 18 Januari 2026, Sumarjiono tercatat telah berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 2,6 miliar dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken.

Rp 2,6 Miliar Tunai di Dalam Karung dan Kantong Plastik

Pemandangan paling mencolok dari operasi tangkap tangan ini adalah barang bukti yang disita. KPK memperlihatkan uang tunai Rp 2,6 miliar yang ditemukan tersimpan di dalam beberapa karung berwarna hijau, kuning, dan putih, serta sejumlah kantong plastik.

Uang itu diduga dikumpulkan oleh Sumarjiono dan Karjan dari para calon perangkat desa, sebelum akhirnya diserahkan kepada Suyono untuk diteruskan kepada Sudewo.

Tersangka Ganda di Kasus Korupsi DJKA

Jerat hukum yang melilit Sudewo ternyata tidak berhenti pada kasus pemerasan jabatan. KPK juga mengumumkan bahwa pada hari yang sama, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu, hari ini kami juga sudah naikkan (status tersangka SDW) ya begitu, jadi sekaligus,” kata Asep.

Nama Sudewo memang sempat muncul dalam sidang kasus DJKA, di mana KPK menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari rumahnya. Namun, saat itu Sudewo membantah keras adanya penyitaan tersebut dan menolak tuduhan menerima aliran dana dari proyek kereta api.

Jejak Kontroversi: Kenaikan PBB dan Amarah Warga

Jauh sebelum rompi oranye KPK melekat di badannya, nama Sudewo sudah memicu amarah publik di Pati. Ia sempat menaikkan tarif PBB hingga 250 persen, sebuah kebijakan yang memicu demonstrasi besar-besaran dari ribuan warga.

Sikapnya yang terkesan menantang justru semakin menyulut kemarahan.

”Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo kala itu.

Pernyataan ini dibalas warga dengan aksi yang lebih besar, menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Demonstrasi bahkan sempat diwarnai bentrokan dengan aparat. Warga juga mendatangi DPRD, meminta agar Sudewo dimakzulkan.

Meski Pansus Hak Angket sempat terbentuk, wacana pemakzulan itu akhirnya kandas dalam rapat paripurna. Mayoritas anggota DPRD menolak mengusulkan pemakzulan Sudewo ke Mahkamah Agung, memberinya kesempatan untuk tetap berkuasa, sebelum akhirnya dihentikan oleh operasi senyap tim KPK.