Suara.com - Belakangan muncul desakan agar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu diberhentikan dari jabatannya karena berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo atas penyelesaian persoalan peristiwa 1965.
Menhan dianggap masih melihat aspirasi pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban sebagai ancaman bagi ketahanan negara. Sementara Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan sehingga jika betul-betul ada kemanusiaan yang diciderai di masa lalu, maka harus dipulihkan.
Menanggapi adanya desakan atas dasar tidak kompak dengan Presiden, Ryamizard menegaskan lebih baik jangan membelok-belokkan masalah.
"Ada lagi saya harus diberhentikan segala macem. Endasnya (kepalanya). Jadi kita sebagai bangsa meneruskan perjalanan masih panjang, jangan mengutak atik," kata Ryamizard dalam sambutan pada Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Menhan meminta semua pihak menjernihkan pemikiran untuk meredam polemik adanya kebangkitan PKI di Indonesia.
"Mari kita jernihkan pikiran kita. Kalau kotor terus nggak akan terbangun bangsa ini, dengan pikiran kotor itu," katanya.
Sikap Menhan tegas menolak wacana pemerintah rekonsiliasi dengan korban 1965, apalagi meminta maaf atas peristiwa tahun itu.
"Rekonsiliasi dengan siapa? Dengan PKI? Orangnya sudah pada mati kok, nggak usahlah. Yang perlu direkonsiliasi adalah Orde Baru, Orde Lama atau orde reformasi. Kalau masih ada orde-orde berarti belum satu, masih terpecah-pecah," ujar Ryamizard.
Ryamizard menilai wajar bila tentara marah dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Dia mengatakan pernyataannya ini untuk memprovokasi.
"Kalau tentara marah sepantasnya karena PKI bukan berdasar Pancasila, jelas. Saya menteri pertahanan, bukan provokasi. Saya kalau bilang benar ya benar. Rakyat itu basis kekuatan negara," ujar Ryamizard.
Selanjutnya, Ryamizard menyebut lima paham besar di dunia, yakni liberalisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme, dan Pancasilaisme.
Menurut dia paham liberal, kapitalis, komunis, dan radikal merupakan buatan manusia yang bersifat materialisme. Berbeda dengan Pancasila yang menurutnya merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.
"Pancasila bukan agama, tapi pegangan bersama. Kita harus yakini itu. Yakin Pancasila pasti menang. Perang modern Penguasaan tata kelola berdasarkan Pancasila," kata dia.
Ryamizard menilai paham Pancasila akan menang melawan empat ideologi yang bersifat materialisme.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju
-
Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan
-
Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data
-
Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo
-
Dukung Asta Cita Prabowo, TNI dan Masyarakat Tanami Jagung Lahan 2 Hektare di Cibeber
-
MBG Tak Boleh Anti Kritik, APPMBGI Usul BGN Bentuk Tim Independen Awasi Program