Suara.com - Belakangan muncul desakan agar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu diberhentikan dari jabatannya karena berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo atas penyelesaian persoalan peristiwa 1965.
Menhan dianggap masih melihat aspirasi pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban sebagai ancaman bagi ketahanan negara. Sementara Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan sehingga jika betul-betul ada kemanusiaan yang diciderai di masa lalu, maka harus dipulihkan.
Menanggapi adanya desakan atas dasar tidak kompak dengan Presiden, Ryamizard menegaskan lebih baik jangan membelok-belokkan masalah.
"Ada lagi saya harus diberhentikan segala macem. Endasnya (kepalanya). Jadi kita sebagai bangsa meneruskan perjalanan masih panjang, jangan mengutak atik," kata Ryamizard dalam sambutan pada Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Menhan meminta semua pihak menjernihkan pemikiran untuk meredam polemik adanya kebangkitan PKI di Indonesia.
"Mari kita jernihkan pikiran kita. Kalau kotor terus nggak akan terbangun bangsa ini, dengan pikiran kotor itu," katanya.
Sikap Menhan tegas menolak wacana pemerintah rekonsiliasi dengan korban 1965, apalagi meminta maaf atas peristiwa tahun itu.
"Rekonsiliasi dengan siapa? Dengan PKI? Orangnya sudah pada mati kok, nggak usahlah. Yang perlu direkonsiliasi adalah Orde Baru, Orde Lama atau orde reformasi. Kalau masih ada orde-orde berarti belum satu, masih terpecah-pecah," ujar Ryamizard.
Ryamizard menilai wajar bila tentara marah dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Dia mengatakan pernyataannya ini untuk memprovokasi.
"Kalau tentara marah sepantasnya karena PKI bukan berdasar Pancasila, jelas. Saya menteri pertahanan, bukan provokasi. Saya kalau bilang benar ya benar. Rakyat itu basis kekuatan negara," ujar Ryamizard.
Selanjutnya, Ryamizard menyebut lima paham besar di dunia, yakni liberalisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme, dan Pancasilaisme.
Menurut dia paham liberal, kapitalis, komunis, dan radikal merupakan buatan manusia yang bersifat materialisme. Berbeda dengan Pancasila yang menurutnya merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.
"Pancasila bukan agama, tapi pegangan bersama. Kita harus yakini itu. Yakin Pancasila pasti menang. Perang modern Penguasaan tata kelola berdasarkan Pancasila," kata dia.
Ryamizard menilai paham Pancasila akan menang melawan empat ideologi yang bersifat materialisme.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka