Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terus berupaya agar balapan motor paling bergengsi dunia, MotoGP, jadi dilaksanakan di Indonesia. Menpora menyatakan masih ada beberapa hal yang perlu dipenuhi persyaratan dari penyelenggaran MotoGP di Sirkuit Sentul.
"MotoGP sudah positif bisa, saat ini perkembangannya sedang memberikan waktu sekitar seminggu untuk memenuhi persyaratan Sirkuit Sentul oleh pengelola sirkuit kepada Dorna," kata Imam Nahrawi usai memberikan penghargaan kepada atlet paralimpiade di salah satu hotel, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan Sirkuit Sentul masih menunggu juga pihak yang akan meng-endorsment dari pihak penyelenggara MotoGP.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada pengelola Sirkuit Internasional Sentul, Tinton Soeprapto, untuk memastikan hal-hal yang harus dipenuhi.
"Jumat pekan lalu kami telah mengirimkan surat kepada Pak Tinton. Dalam surat tersebut kami tegaskan jika Sentul harus mengirimkan tiga hal kesanggupan mereka menjadi tuan rumah. Kami tunggu (jawabannya) hingga Jumat besok," kata Gatot.
Menurut dia, tiga hal yang diharapkan segara dipenuhi selain kesanggupan manajemen Sentul membiayai pelaksanaan sekitar Rp160 miliar dengan biaya sendiri adalah harus menyediakan dokumen tentang apa manfaat MotoGP bagi masyarakat.
Dokumen yang tidak kalah penting harus disiapkan oleh manajemen Sirkuit Sentul dalam waktu dekat adalah draf MoU yang nantinya akan ditandatangani pihak Kemenpora, Kementerian Pariwisata dan pihak Sentul.
"Kesanggupan membiayai sendiri seperti yang dikatakan Pak Tinton sebelumnya harus ada hitam di atas putih. Itu harus secepatnya dilakukan mengingat batas akhir dengan Dorna adalah 30 Juni. Jika lewat, MotoGP 'good bye'," jelas Gatot.
Pemerintah sejatinya sudah memberikan dukungan atas terselenggaranya MotoGP di Sirkuit Sentul. Bahkan, lintas kementerian yang dimotori Sekretariat Negara sudah membahas hal tersebut, termasuk rencana pembayaran "comitment fee" oleh pemerintah.
Di samping itu, Sentul tidak hanya bisa menggelar MotoGP 2017 saja, namun juga dua tahun setelahnya. Untuk itu pihak Kemenpora berharap manajemen Sirkuit Sentul segera melengkapi semua hal yang diajukan pemerintah.
"Memang itu tahapannya. Jangan kontrak dulu dengan Dorna baru melengkapi yang lain," pungkas mantan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
Terkini
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
-
Video Aksi Koboi di Tebet, Pulang Kerja Dihadang dan Diancam Tembak
-
Asfinawati Nilai Ada 'Main Politik' di Balik Mandeknya Kasus HAM di Kejagung
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Organisasi Sayap PDIP Singgung Pembungkaman Suara Kritis
-
Dipolisikan Buntut Ucapan Soeharto Pembunuh Rakyat, Ribka PDIP Tak Gentar: Dihadapi Saja
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026