Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau meresmikan pembukaan festival Jakarta Great Sale 2016 (FGJS), di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Jumat malam (3/6/2016).
Dalam sambutannya Ahok menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung apapun festival termasuk festival Jakarta Great Sale yang tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kami atas nama Pemda mendukung acara ini. Apalagi festival-festival yang nggak pakai duit Pemda, ini yang penting,"ujar Ahok dalam sambutannya di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Jumat malam (3/6/2016).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi menggunakan uang APBD setiap menggelar acara festival seperti festival Jakarta Great Sale. Yang terpenting kata Ahok, pemerintah bisa membantu dalam hal infrastruktur dan lainnya.
"Kami memotong mungkin duit ratusan miliar untuk festival. Jadi menurut kami, pemerintah nggak perlu menghabiskan uang untuk ini, jadi ada sponsor. Yang penting kami bantu atasi infrastrukur, regulasi dan subsidi-subsidi,"ucapnya.
Dirinya berharap dengan adanya FGJS 2016, Jakarta bisa menjadi Pusat belanja dunia.
"Semoga Jakarta bisa jadi pusat belanja internasional, asal jangan macet," kata Ahok.
Sementara itu, Ketua Pelaksana FGJS 2016 Ellen Hidayat mengatakan setiap tahun panitia berupaya mengadakan inovasi dan peningkatan baik dari segi keragaman acara, jumlah pusat belanja /mall yang terlibat, melebarkan kerja sama dengan pihak terkait serta mendukung program yang dijalanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kata Ellen, Jakarta Great Sale 2016 ini tidak hanya kegiatan rutin pesta belanja dengan diskon hingga 70 persen tetapi juga keterlibatan 78 Pusat belanja atau mall, serta 20 pasar tradisional di bawah PD Pasar Jaya.
"Untuk itu panitia FJGS optimis target penjualan retail sebesar Rp 15,74 Triliun akan dicapai,"katanya.
Selain itu, Ellen mengatakan terkait program midnight akan berlangsung setiap minggu secara bergantian di 24 Pusat belanja atau mall di Jakarta
Suara.com - "Semua gelaran festival Jakarta Great Sale 2016 bertujuan untuk memeriahkan perayaan HUT Jakarta ke 489,"ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara