Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/6/2016) pagi. Komisi bertemu Kepala Negara untuk membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual setelah diputuskan masuk Prolegnas Prioritas di DPR.
"Pertemuan dengan Presiden tadi membicarakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini sudah masuk prolegnas dan jadi prioritas Pemerintah dan DPR," Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa usai bertemu Presiden.
Ketua Komnas Perempuan Azriana menambahkan draft RUU sekarang sudah tahap finalisasi dan diharapkan dapat segera dikirimkan kepada Presiden untuk kemudian diserahkan ke DPR. Diharapkan, Parlemen segera mengesahkannya.
Komnas Perempuan meminta pemerintah menyosialisasikan RUU tersebut ke daerah. Presiden, kata Azriana, telah setuju.
"Diharapkan awal Juli atau usai Lebaran sudah bisa diserahkan ke DPR draft RUU penghapusan kekerasan seksual ini," ujar dia.
Komnas menilai kasus kejahatan seksual sudah dalam tahap luar biasa dan perlu penanganan khusus dan tepat.
Ketika menerima Komnas Perempan, Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Meteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, dan Khofifah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu