Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan memberikan kesaksian di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016). [suara.com/Nikolaus Tolen]
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan memberikan kesaksian di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016). Risma akan menjadi saksi atas gugatan yang dilayangkan warga Surabaya terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada pemerintah provinsi.
"Saya terus terang yang pertama itu pendidikan itu education for all, meskipun orang miskin itu berhak untuk itu, karena Surabaya sudah gratis sekolah. Dan kenapa gratis akan saya sampaikan di sidang," kata Risma ketika baru tiba di MK.
Risma nanti tidak akan bersaksi sendirian. Dia akan bersaksi bersama dewan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan wali murid, dan pakar di bidang pendidikan.
"Aku jadi saksi sidang masalah undang-undang pemerintah daerah tentang pendidikan," kata Risma.
Risma mengatakan pendidikan untuk semua orang. Itu sebabnya, tidak boleh ada aturan yang membatasi siapa pun, termasuk warga miskin, untuk mendapatkan pendidikan.
Risma kemudian menyebutkan anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK di Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.
"Dilihat dari anggaran saja, Surabaya untuk SMA/SMK lebih dari Rp600 miliar, sekarang Provinsi Jawa Timur hanya Rp400 miliar, gimana mungkin bisa mendapatkan pendidikan," kata Risma.
Kemarin di Kota Surabaya, Risma mengatakan dalam persidangan di MK akan diserahkan bukti tertulis dan penyampaian kesaksian lisan. Adapun bukti tertulis itu terdiri dari dokumen jumlah siswa yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dan arsip foto anak-anak yang sudah dilakukan.
Menurut Risma anak-anak sebagai generasi penerus harus melanjutkan pendidikannya hingga kuliah. Karenanya, di Surabaya, Pemkot Surabaya memastikan anak-anak yang putus sekolah agar mau kembali bersekolah.
"Sebab, bila anak-anak Surabaya hanya lulusan SMP, akan sulit mencari kerja. Pokoknya kami dukung dulu ke tingkat SMA, jika sudah lulusan SMA bisa diarahkan apakah langsung kerja atau kuliah," kata Risma.
Dalam mendukung itu, kata dia, Pemerintah Kota Surabaya banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak Surabaya yang punya keinginan kuliah. Beasiswa itu seperti jurusan kedokteran, teknik, notaris juga mekanik pesawat.
Berbagai program beasiswa itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui bidang pendidikan anak-anak. "Kami memberikan beasiswa kuliah itu melalui pendaftaran di Dinas Sosial Surabaya," katanya.
"Saya terus terang yang pertama itu pendidikan itu education for all, meskipun orang miskin itu berhak untuk itu, karena Surabaya sudah gratis sekolah. Dan kenapa gratis akan saya sampaikan di sidang," kata Risma ketika baru tiba di MK.
Risma nanti tidak akan bersaksi sendirian. Dia akan bersaksi bersama dewan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan wali murid, dan pakar di bidang pendidikan.
"Aku jadi saksi sidang masalah undang-undang pemerintah daerah tentang pendidikan," kata Risma.
Risma mengatakan pendidikan untuk semua orang. Itu sebabnya, tidak boleh ada aturan yang membatasi siapa pun, termasuk warga miskin, untuk mendapatkan pendidikan.
Risma kemudian menyebutkan anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK di Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.
"Dilihat dari anggaran saja, Surabaya untuk SMA/SMK lebih dari Rp600 miliar, sekarang Provinsi Jawa Timur hanya Rp400 miliar, gimana mungkin bisa mendapatkan pendidikan," kata Risma.
Kemarin di Kota Surabaya, Risma mengatakan dalam persidangan di MK akan diserahkan bukti tertulis dan penyampaian kesaksian lisan. Adapun bukti tertulis itu terdiri dari dokumen jumlah siswa yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dan arsip foto anak-anak yang sudah dilakukan.
Menurut Risma anak-anak sebagai generasi penerus harus melanjutkan pendidikannya hingga kuliah. Karenanya, di Surabaya, Pemkot Surabaya memastikan anak-anak yang putus sekolah agar mau kembali bersekolah.
"Sebab, bila anak-anak Surabaya hanya lulusan SMP, akan sulit mencari kerja. Pokoknya kami dukung dulu ke tingkat SMA, jika sudah lulusan SMA bisa diarahkan apakah langsung kerja atau kuliah," kata Risma.
Dalam mendukung itu, kata dia, Pemerintah Kota Surabaya banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak Surabaya yang punya keinginan kuliah. Beasiswa itu seperti jurusan kedokteran, teknik, notaris juga mekanik pesawat.
Berbagai program beasiswa itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui bidang pendidikan anak-anak. "Kami memberikan beasiswa kuliah itu melalui pendaftaran di Dinas Sosial Surabaya," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta