Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Komisi D DPRD dari Frksi Gerindra M. Sanusi atas dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Prabowo mengaku ditanyai soal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Proyek Reklamasi. Prabowo mengaku tidak tahu sebab bukan anggota Balegda (Badan Legislasi Daerah) DKI Jakarta.
"Ditanya soal pokok pembahasan seperti apa. Karena dia pikir, saya Ketua fraksi, saya jawab, saya nggak tahu sama sekali soal itu," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Tak hanya itu, dirinya juga ditanya seputar aliran dana yang masuk ke Fraksi Gerindra.
"Juga soal aliran dana, apakah ada janji-janji dari pihak-pihak tertentu terhadap bapak, terutama kepada Fraksi Gerindra terutama. Saya jawab saya nggak tahu sama sekali soal itu," imbuhnya.
Lebih lanjut dirinya menilai KPK keliru memeriksa dirinya sebagai saksi. Prabowo menambahkan, dirinya dipanggil KPK selama sekitar dua jam.
"Salah panggil (KPK), tapi diperiksa juga. Dikira saya Ketua Fraksi tapi dipanggil juga,"ungkapnya.
Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa terhadap anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Nasional Demokrat Inggard Joshua, staf pribadi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi: Max Pattiwael, dua staf pribadi anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI M. Sangaji (Ongen): Alpha dan Jahja Djokdja. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sanusi.
Pemeriksaan tersebut untuk mencari tahu adanya kemungkinan masih ada anggota dewan yang menerima suap. KPK juga sedang menelusuri pertemuan sejumlah anggota DPRD dengan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sanusi diketahui disangka menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja lewat anak buahnya Trinanda Prihantoro. Uang itu diduga untuk mempengaruhi prose pembahasan raperda yang ketika itu tengah dibahas DPRD. Sementara itu, Ongen yang diperiksa KPK kemarin selama enam jam lebih mengaku dicecar 18 pertanyaan. Dia diusut soal perannya dalam pembahasan raperda reklamasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!