Suara.com - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati punya cerita menarik soal kuburan. Itu terjadi suatu hari ketika dia ditelepon warga untuk memesan makam.
"Jadi ada nih yang telepon ke saya dia mau mesen buat makam orang tuanya. Saya tanya emang bapak ibunya udah meninggal belum, katanya belum," ujar Ratna, Jumat (10/6/2016).
Karena orang yang akan dipesankan liang lahat belum meninggal, Ratna menyarankan agar jangan memesan sekarang.
"Ya udah jangan. Kalau udah meninggal baru boleh. Tapi kalau belum meninggal ya nggak bisa," kata Ratna.
Persoalan seperti itulah yang kemudian memunculkan istilah makam fiktif. Makam sudah diberi tanda nisan, tetapi sebenarnya belum ada isinya. Praktik seperti ini, terkadang ada permainan harga dengan petugas.
Untuk mencegah bisnis seperti itu, Ratna melarang keras petugas mengizinkan warga memesan kuburan jauh-jauh hari.
"Pokoknya tidak ada lagi pesen makam di pemprov DKI," kata Ratna.
Ratna menjelaskan pemerintah Jakarta sekarang menerapkan sistem pendataan makam secara online dan dapat diakses publik. Sistem berlaku sejak September 2015.
Dia menjelaskan tahapan warga yang ingin memesan makam bisa mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di setiap kelurahan atau bisa mengakses website pertamananpemakaman.jakarta.go.id.
"Setelah itu terus tinggal bayar saja retribusi yang Rp40 ribu-Rp100 ribu sesuai bloknya. Nanti bayarnya juga online ke Bank DKI. Nanti kalau udah dapat tinggal ke TPU, tinggal bilang ke petugas TPU-nya supaya disiapkan dan itu nggak bayar," katanya.
Sejak diterapkan sistem online, kata Ratna, makam fiktif yang dahulu banyak dijumpai di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Pondok Kelapa, dan Karet Bivak, sekarang sudah tidak ada lagi.
"Ya pokoknya makam-makam favoritlah (yang biasa pada pesan). Pondok Ranggon juga. Tapi sekarang udah nggak ada lagi," katanya.
Ratna menegaskan kalau masih ada petugas nakal dengan melakukan pungutan liar atau melakukan praktik makam fiktif, Ratna tak segan-segan memecatnya.
"Kalau ada oknum yang melakukan itu ya kami pecat. Ada yang pernah begitu PHL udah kami pecat," kata dia.
Berita Terkait
-
Kepala Dinas Makam Bantah Ucapan Ahok Soal Banyak Makam Misterius
-
Banyak Kuburan Misterius, Ahok Berencana Ganti Kepala Dinas Makam
-
Ahok Ungkap Banyak Makam Misterius di Jakarta
-
Kadis Ratna Berikan Pelatihan ke PPSU Terkait Memangkas Pohon
-
Keluarga Lepas Jenazah Mayjen Suhardiman Dengan Acara Militer
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
-
Ngeri Tapi Nagih! Ini Lho Alasan Psikologis Kenapa Kita Doyan Banget Nonton Film Horor
-
Daftar 46 Taipan yang Disebut Borong Patriot Bond Danantara, Mulai Salim, Boy Thohir hingga Aguan
-
Pilih Gabung Klub Antah Berantah, Persis Solo Kena Tipu Eks Gelandang Persib?
Terkini
-
Pemprov Jakarta Siagakan 1.200 Pompa Hadapi Ancaman Hujan Ekstrem Dua Hari ke Depan
-
Menkeu Purbaya Tolak Duduk di Kursi Utama Saat Sidak Rapat Direksi BNI: Bukan Pencitraan Kan Pak?
-
Pulangkan Mercy Habibie ke Anaknya, KPK Sita Rp1,3 Miliar Uang DP Ridwan Kamil
-
Komisi XIII DPR Minta Negara Lindungi 11 Warga Adat Maba Sangaji dari Dugaan Kriminalisasi Tambang
-
Menteri PPPA Kecam Pelecehan Seksual di Bekasi:Dalih Agama Tak Bisa Jadi Pembenaran
-
Modus Licik Kasus Pagar Laut: Kades Arsin dkk Didakwa Jual Laut usai 'Disulap' Daratan Fiktif!
-
Babak Baru Korupsi Chromebook: Kejagung Mulai 'Korek' Azwar Anas dalam Proses Lelang di LKPP
-
Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara
-
Misteri Mi Goreng Lembek! Fakta di Balik Keracunan MBG Massal Siswa SDN 01 Gedong Terungkap
-
Pemda Didukung Mendagri untuk Sukseskan Implementasi PSEL