Acara Sertijab yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2016). [Suara.com/Welly Hidayat]
Baca 10 detik
Pakar hukum Tata Negara Andi Syafrani mempersoalkan istilah Korps Bhayangkara yang dipakai oleh lembaga kepolisian saat ini. Karena menurutnya, istilah yang berasal dari Zaman Kerajaan Majapahit tersebut sudah tidak relevan lagi buat kepolisian saat ini. Andi mengatakan bahwa istilah tersebut tidak mendukung revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Istilah Bhayangkara menurut saya tidak relevan lagi untuk dipakai oleh kepolisian sebagai slogan. Dari aspek istilah dan sejarah, Bhayangkara berbeda dengan fakta kepolisian modern saat ini," kata Andi dalam diskusi bertajuk "Susah Gampang Mencari Kapolri" di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
Praktisi hukum tersebut pun menjelaskan bahwa istilah Bhayangkara berasal dari Majapahit. Bhayangkara merupakan pasukan elit yang diciptakan untuk memproteksi raja.
"Jadi ini sebenarnya secret service kalau di Amerika, yang tugasnya untuk melindungi raja, kepentingan istana. Jadi kalau masih dipakai sampai sekarang, sama saja polisi kita ini untuk melindungi kekuasan dan menjadi alat kekuasaan," katanya.
Berkaca dari hal itu, Andi menilai, kepolisian sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Sebab, polisi seharusnya untuk melayani dan melindungi masyarakat.
"Pada saat Jokowi mendengungkan revolusi mental, saya kira ini saat yang tepat bagi polisi melakukan revolusi mental dengan mengganti simbol dan istilah yang sudah tidak relevan dalam konteks kerja kepolisian saat ini," kata Andi.
Komentar
Berita Terkait
-
Kakorlantas Sudah Tak Pakai Strobo, Pejabat Lain Kapan?
-
Hasil Super League: Bungkam Persik, Bhayangkara FC Mulai Ancam Papan Atas Klasemen
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Pemerintah ajak Mahfud MD gabung dalam Komite Reformasi Polri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO