Acara Sertijab yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2016). [Suara.com/Welly Hidayat]
Pakar hukum Tata Negara Andi Syafrani mempersoalkan istilah Korps Bhayangkara yang dipakai oleh lembaga kepolisian saat ini. Karena menurutnya, istilah yang berasal dari Zaman Kerajaan Majapahit tersebut sudah tidak relevan lagi buat kepolisian saat ini. Andi mengatakan bahwa istilah tersebut tidak mendukung revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Istilah Bhayangkara menurut saya tidak relevan lagi untuk dipakai oleh kepolisian sebagai slogan. Dari aspek istilah dan sejarah, Bhayangkara berbeda dengan fakta kepolisian modern saat ini," kata Andi dalam diskusi bertajuk "Susah Gampang Mencari Kapolri" di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
Praktisi hukum tersebut pun menjelaskan bahwa istilah Bhayangkara berasal dari Majapahit. Bhayangkara merupakan pasukan elit yang diciptakan untuk memproteksi raja.
"Jadi ini sebenarnya secret service kalau di Amerika, yang tugasnya untuk melindungi raja, kepentingan istana. Jadi kalau masih dipakai sampai sekarang, sama saja polisi kita ini untuk melindungi kekuasan dan menjadi alat kekuasaan," katanya.
Berkaca dari hal itu, Andi menilai, kepolisian sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Sebab, polisi seharusnya untuk melayani dan melindungi masyarakat.
"Pada saat Jokowi mendengungkan revolusi mental, saya kira ini saat yang tepat bagi polisi melakukan revolusi mental dengan mengganti simbol dan istilah yang sudah tidak relevan dalam konteks kerja kepolisian saat ini," kata Andi.
Komentar
Berita Terkait
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan