Terkait Pergantian Kapolri, Presiden Jokowi Harus Buat Perpres

Praktisi Hukum Andi Syafrani menyarankan agar Presiden Joko Widodo membuat aturan yang jelas terkait mekanisme pemilihan Kapolri melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, situasi yang terkesan ombang-ambing saat ini tidak terjadi terus menerus.

 

"Oleh karenanya Pak Jokowi saat ini menunggu masukan dan meminta secara aktif dari Kompolnas bagaimana draf dari Perpres tentang pemilihan Kapolri ini. Karena ini bisa jadi patokan ada aturan mainnya. Ini supaya tidak ombang-ambing seperti ini," kata Andi dalam diskusi bertajuk , Susah Gampang Cari Kapolri, di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

 

Pernyataan Pakar Hukum Tata Negara tersebut terkait periodesasi Kapolri yang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Andi mengatakan masyarakat banyak yang menilai institusi Polri itu buruk karena tidak adanya periodesasi atau bisa diganti sewaktu-waktu, yang mengakibatkan visi dan misi yang dibawa Kapolri yang dipilih belum berjalan maksimal.

 

"Bagaimana orang ini bisa mengukur kinerjanya kalau tidak diberikan tenggat waktu yang jelas,"katanya.

 

Andi mengatakan perlunya diatur mengenai periodesasi tersebut untuk menghindari pola pemikiran business as usual di pimpinan tertinggi Polri tersebut.

 

"Jangan sampai nanti Kapolri itu melakukan business as usual saja. Dapat bintang empat jadi Kapolri sesuai cita-cita yang tercapai, lalu selesai sudah, nggak ada yang lain," kata Andi.