Suara.com - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial Rustam Ibrahim menyesalkan tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Serang yang merazia dan menyita makanan dagangan di warung Tegal di bulan Ramadan.
"Rakyat yang berjualan di bulan puasa mungkin berharap dapat menambah uang Lebaran keluarga dan biaya pulang kampung; malah disita," tulis Rustam di akun Twitternya.
Rustam berharap Presiden Joko Widodo lebih peka dan lebih menaruh perhatian pada rakyatnya yang mengalami kesewenang-wenangan karena sikap intoleran atas nama agama.
"Apakah mereka tdk berfikir bhw ibu warteg yg berdagang itu mungkin sedang berusaha cari nafkah agar keluarga bisa berpuasa&lebaran dgn baik?" tulis Rustam.
Rustam mengatakan seharusnya buka atau tutup warung makan di bulan puasa merupakan kerelaan pribadi masing-masing.
"Mau tutup bagus tidak mau tutup terserah.Yg benar2 puasa tdk akan terganggu," kata Rustam.
Lebih jauh, Rustam menggagas kemungkinan Pemerintah Kota Serang menyediakan APBD dana pengganti penghasilan warga yang hilang selama bulan Ramadan.
"Bagaimana jika Pemda Serang sediakan dlm APBD dana pengganti penghasilan warga yg hilang selama sebulan demi menghormati warga yang puasa?"
Rustam berharap Presiden Jokowi benar-benar melindungi rakyatnya yang sedang mencari nafkah secara halal.
"Saya berharap Presiden @jokowi dapat melindungi rakyatnya yang ingin mencari nafkah dengan halal di bulan puasa, dari kekerasan aparat," katanya.
Video razia yang dilakukan Satpol PP di warteq milik ibu Saeni kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, dia terlihat menangis melihat dagangannya disita petugas. Netizen mengecam keras tindakan aparat Pemerintah Kota Serang. Mereka mempertanyakan apa dasarnya warga tak boleh cari rezeki halal di bulan puasa.
Melalui media sosial Gubernur Banten Rano Karno menyadari peristiwa itu kini menjadi sorotan nasional dan banyak dikecam. Rano Karno mengimbau agar pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah persuasif dan humanis dalam menegakkan aturan.
"Sy minta kpd seluruh pihak utk menahn diri &tdk mudh terpancing. sy sbgai gub.Banten mnyeslkan lngkah pendekatan yg cenderung represif," tulis Rano Karno.
Rano Karno mengatakan sosialisasi aturan dan law enforcement harus tetap memperhatikan pentingnya menegakkan keadilan dan merawat sisi kemanusiaan.
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung