Kepala BNPT sekaligus calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Koordinator Divisi Investigatif Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri berharap Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian bisa menyelesaikan tunggakan perkara yang hingga saat ini masih banyak yang belum diselesaikan oleh pihak kepolisian.
Karena itu, ICW sangat mendukung pilihan Presiden Jokowi yang mencalonkan Tito untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun pada akhir Juli nanti.
"Banyak tunggakan korupsi yang belum selesai oleh penyidik kepolisian. Nah ini yang jadi tugasnya kapolri baru," kata Febri di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(18/6/2016).
Kata Febri, dari sekian banyak tunggakan kasus tersebut, kasus korupsi juga termasuk didalamnya. Karenanya, dia ingin kepolisian ke depan akan menjadi lembaga yang beraih dan dapat bebas dari pelayanan yang penuh korupsi.
"Yang jelas kami ingin kepolisian bersih mulai dari mabes sampai polsek, semua pelayanan kepolisian bebas dari korupsi, begitu juga rekrutmen promosi dan mutasi Polri. Dan yang paling penting itu tunggakan perkara korupsi di kepolsian, di polres, mabes, tertutama di bareskrim," katanya.
Untuk mewujudkan harapannya tersebut, Febri berharap agar dalam uji tes kepatutan dan kelayakan nanti Komisi III DPR tidak lupa menanyakan komitmen Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Sebab, kata dia saat ini saja, masih ada sekitar dua puluh lebih kasus tipikor di Bareskrim Mabes Polri.
"Di mabes saja ada 20 lebih kasus, di Direktorat Tipikor, Ditipidus, kasus kondesat, pertamina foundation yang capim KPK, kasus double track, kasus vaksin flu burung, kasus pelindo II, kasus Kemdikbud, kasus UPS, printer scanner, kira-kira itu. Komisi III berharap bertanya pada kapolri baru nanti itu gimana tunggakan perkara banyak, duitnya juga habis juga," kata Febri.
Sebelumnya nama Tito sudah diserahkan oleh Presiden kepada Komisi III DPR. Mantan Kapolda Papua tersebut menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Badrodin. Adapun alasan Jokowi dalam memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut karena memiliki prestasi dan kemampuan yang baik. Tito juga sudah berpengalaman karena sudah menduduki posisi yang penting sebelum menjadi Kepala BNPT saat ini.
Komentar
Berita Terkait
-
Tito Karnavian: Rp210 T untuk Hidupkan Ekonomi Desa Lewat Kopdeskel Merah Putih
-
Makna Arahan Mendagri Tito Karnavian Soal Dukungan Pemda Terhadap PSN
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang