Kepala BNPT sekaligus calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Koordinator Divisi Investigatif Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri berharap Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian bisa menyelesaikan tunggakan perkara yang hingga saat ini masih banyak yang belum diselesaikan oleh pihak kepolisian.
Karena itu, ICW sangat mendukung pilihan Presiden Jokowi yang mencalonkan Tito untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun pada akhir Juli nanti.
"Banyak tunggakan korupsi yang belum selesai oleh penyidik kepolisian. Nah ini yang jadi tugasnya kapolri baru," kata Febri di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(18/6/2016).
Kata Febri, dari sekian banyak tunggakan kasus tersebut, kasus korupsi juga termasuk didalamnya. Karenanya, dia ingin kepolisian ke depan akan menjadi lembaga yang beraih dan dapat bebas dari pelayanan yang penuh korupsi.
"Yang jelas kami ingin kepolisian bersih mulai dari mabes sampai polsek, semua pelayanan kepolisian bebas dari korupsi, begitu juga rekrutmen promosi dan mutasi Polri. Dan yang paling penting itu tunggakan perkara korupsi di kepolsian, di polres, mabes, tertutama di bareskrim," katanya.
Untuk mewujudkan harapannya tersebut, Febri berharap agar dalam uji tes kepatutan dan kelayakan nanti Komisi III DPR tidak lupa menanyakan komitmen Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Sebab, kata dia saat ini saja, masih ada sekitar dua puluh lebih kasus tipikor di Bareskrim Mabes Polri.
"Di mabes saja ada 20 lebih kasus, di Direktorat Tipikor, Ditipidus, kasus kondesat, pertamina foundation yang capim KPK, kasus double track, kasus vaksin flu burung, kasus pelindo II, kasus Kemdikbud, kasus UPS, printer scanner, kira-kira itu. Komisi III berharap bertanya pada kapolri baru nanti itu gimana tunggakan perkara banyak, duitnya juga habis juga," kata Febri.
Sebelumnya nama Tito sudah diserahkan oleh Presiden kepada Komisi III DPR. Mantan Kapolda Papua tersebut menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Badrodin. Adapun alasan Jokowi dalam memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut karena memiliki prestasi dan kemampuan yang baik. Tito juga sudah berpengalaman karena sudah menduduki posisi yang penting sebelum menjadi Kepala BNPT saat ini.
Komentar
Berita Terkait
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Djamari Chaniago Merapat ke Istana, Mendagri Tito Bocorkan Pelantikan Menko Polkam Baru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal