Pimpinan KPK dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon menilai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini audah tidak independen lagi. Kata Fadli, Pimpinan KPK yang sekarang dikomandani oleh Agus Rahardjo tersebut gampang diintervensi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon ketika status kasus Rumah Sakit Sumber Waras diumumkan tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan oleh KPK.
"Saya ingin mengingatkan KPK bahwa Pimpinan KPK sekarang ini sudah tidak independen. Kalau yang kemarin kan lumayan independen. Pimpinan yang sekarang ini begitu gampang diintervensi pemerintah, dipanggil eksekutif datang," kata Fadli Zon di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(18/6/2016).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketidakindependenan pimpinan KPK sekarang dapat juga dilihat ketika ada pimpinan yang begitu mudah diajak oleh presiden. Hal itu menyindir Agus Rahardjo yang beberapa waktu lalu pergi ke Korea Selatan, dan saat bersamaan Presiden Jokowi juga ada kunjungan ke Korea Selatan. Namun, Agus Rahardjo tidak mengikuti Presiden, karena dirinya sudah pergi beberapa hari sebelumnya ke Korea Selatan.
"Pimpinan KPK sekarang ini begitu mudah diajak kemana-mana, ke Korea mereka ikut, pokoknya sudah kurang tidak independen," katanya.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang dapat dipercaya terkait hasil audit investigatifnya. Karena itu, kata Fadli, seharusnya KPK harus menghargai laporan BPK tersebut dan bukan malah mengabaikannya. Sebab kalau demikian, maka bisa saja terdakwa kasus Hambalang akan menggugat kembali.
"Dalam konstitusi kita, BPK itu sudah ada, dan dosebut sebagai chief auditor. Hasil auditnya harus menjadi dasar penyelidikan atau penyidikan. Kalau seperti ini, maka yang terjadi adalah double standar, bisa jadi Hambalang akan gugat lagi nanti," kata Fadli Zon.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Ada Info soal Jual Beli Titik SPPG, KSP Bakal Lakukan Sidak Cegah Potensi Korupsi di Program MBG
-
KPK Bongkar Aliran Dana CSR BI ke Yayasan Milik Heri Gunawan dan Satori, Dua Eks Pejabat Diperiksa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto