Pimpinan KPK dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon menilai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini audah tidak independen lagi. Kata Fadli, Pimpinan KPK yang sekarang dikomandani oleh Agus Rahardjo tersebut gampang diintervensi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon ketika status kasus Rumah Sakit Sumber Waras diumumkan tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan oleh KPK.
"Saya ingin mengingatkan KPK bahwa Pimpinan KPK sekarang ini sudah tidak independen. Kalau yang kemarin kan lumayan independen. Pimpinan yang sekarang ini begitu gampang diintervensi pemerintah, dipanggil eksekutif datang," kata Fadli Zon di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(18/6/2016).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketidakindependenan pimpinan KPK sekarang dapat juga dilihat ketika ada pimpinan yang begitu mudah diajak oleh presiden. Hal itu menyindir Agus Rahardjo yang beberapa waktu lalu pergi ke Korea Selatan, dan saat bersamaan Presiden Jokowi juga ada kunjungan ke Korea Selatan. Namun, Agus Rahardjo tidak mengikuti Presiden, karena dirinya sudah pergi beberapa hari sebelumnya ke Korea Selatan.
"Pimpinan KPK sekarang ini begitu mudah diajak kemana-mana, ke Korea mereka ikut, pokoknya sudah kurang tidak independen," katanya.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang dapat dipercaya terkait hasil audit investigatifnya. Karena itu, kata Fadli, seharusnya KPK harus menghargai laporan BPK tersebut dan bukan malah mengabaikannya. Sebab kalau demikian, maka bisa saja terdakwa kasus Hambalang akan menggugat kembali.
"Dalam konstitusi kita, BPK itu sudah ada, dan dosebut sebagai chief auditor. Hasil auditnya harus menjadi dasar penyelidikan atau penyidikan. Kalau seperti ini, maka yang terjadi adalah double standar, bisa jadi Hambalang akan gugat lagi nanti," kata Fadli Zon.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim