Pimpinan KPK dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon menilai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini audah tidak independen lagi. Kata Fadli, Pimpinan KPK yang sekarang dikomandani oleh Agus Rahardjo tersebut gampang diintervensi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon ketika status kasus Rumah Sakit Sumber Waras diumumkan tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan oleh KPK.
"Saya ingin mengingatkan KPK bahwa Pimpinan KPK sekarang ini sudah tidak independen. Kalau yang kemarin kan lumayan independen. Pimpinan yang sekarang ini begitu gampang diintervensi pemerintah, dipanggil eksekutif datang," kata Fadli Zon di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(18/6/2016).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketidakindependenan pimpinan KPK sekarang dapat juga dilihat ketika ada pimpinan yang begitu mudah diajak oleh presiden. Hal itu menyindir Agus Rahardjo yang beberapa waktu lalu pergi ke Korea Selatan, dan saat bersamaan Presiden Jokowi juga ada kunjungan ke Korea Selatan. Namun, Agus Rahardjo tidak mengikuti Presiden, karena dirinya sudah pergi beberapa hari sebelumnya ke Korea Selatan.
"Pimpinan KPK sekarang ini begitu mudah diajak kemana-mana, ke Korea mereka ikut, pokoknya sudah kurang tidak independen," katanya.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang dapat dipercaya terkait hasil audit investigatifnya. Karena itu, kata Fadli, seharusnya KPK harus menghargai laporan BPK tersebut dan bukan malah mengabaikannya. Sebab kalau demikian, maka bisa saja terdakwa kasus Hambalang akan menggugat kembali.
"Dalam konstitusi kita, BPK itu sudah ada, dan dosebut sebagai chief auditor. Hasil auditnya harus menjadi dasar penyelidikan atau penyidikan. Kalau seperti ini, maka yang terjadi adalah double standar, bisa jadi Hambalang akan gugat lagi nanti," kata Fadli Zon.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi