Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, tindakan kapal TNI Angkatan Laut terhadap kapal nelayan Cina sudah tepat dan sah secara ketentuan hukum. Pernyataan Susi tersebut, menanggapi protes Pemerintah Tiongkok (Cina) kepada Pemerintah Indonesia terkait insiden penembakan kapal nelayan Cina yang diduga melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Natuna pada Jumat (17/6/2016) lalu.
"Protes Cina boleh saja. Tapi itu (tindakan TNI AL) kan hal biasa yang kita tegakkan di wilayah kedaulatan. Saya pikir TNI AL sudah betul," kata Susi usai menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua FPR RI, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016).
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo belum memberikan arahan. Menurut Susi, sikap Pemerintah Indonesia terhadap kapal nelayan Cina sama dengan kapal dari negara-negara lain yang melanggar yurisdiksi Indonesia.
"Jadi itu hal biasa saja. Sama dengan negara lain yang melakukan pencurian," ujar dia.
Dia menegaskan, kapal nelayan Cina yang ditindak di wilayah perairan Natuna tersebut karena mereka melakukan pencurian ikan.
"Kami anggap itu sebagai illegal fishing," tutur dia.
Dia menambahkan, Pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakkan kedaulatan negara. Termasuk terhadap kasus illegal fishing oleh kapal kapal asing di perairan Indonesia.
"Jadi jangan Cina saja yang boleh geram, kita juga bisa geram!" tegas Susi.
Kendati begitu, Pemerintah Indonesia tetap menjaga hubungan dengan Pemerintah Tiongkok. Namun kasus pencurian ikan di wilayah kedaulatan Indonesia tersebut tidak bisa ditolerir.
"Hubungan baik harus kita jaga. Tapi soal pencurian ikan tidak termasuk dalam hubungan baik antar negara," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan