Kepala BNPT sekaligus calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Komisi III melakukan rapat dengar pendapat dengan PPATK, KPK, dan Kompolnas, Selasa (21/6/2016). Rapat dilakukan sebagai rangkaian dari fit and proper test dan bertujuan untuk mengetahui rekam jejak calon Kapolri Komjen Tito Karnavian.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua Kompolnas mengatakan telah melakukan evaluasi yang mendalam dan menjaring dari masyarakat sehingga mengirimkan nama Tito menjadi Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami melihat tidak ada catatan-catatan yang patut diperbincangkan dari profesionalisme Tito," kata Luhut dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang merupakan Wakil Ketua Kompolnas menilai Tito bisa bekerjasama dengan baik dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Terlebih saat menangani kasus terorisme dan menjalankan program deradikalisasi, baik saat menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala BNPT.
"Menurut saya, excellent," kata Laoly.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan nama Tito cukup bersih di KPK. Sebab, Tito belum pernah masuk dalam pengaduan masyarakat KPK dan tidak ada yang mencurigakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya. Dia menerangkan Tito sudah melaporkan LHKPN-nya pada November 2014 dan Maret 2015.
"Rasanya pada saat kami teliti, tidak ada yang aneh. Karena itu, KPK tidak menemukan yang aneh dan pengaduan masyarakat juga malah tidak ada," kata Agus.
Senada, Kepala PPATK M. Yusuf juga mengatakan tidak ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Tito. Yusuf mengatakan Tito memiliki 14 rekening bank swasta dan tiga rekening bank plat merah sejak 2004-2014. Namun, semua rekening itu telah ditutup dan tinggal satu yang aktif.
"Semuanya tidak ditemukan yang aneh-aneh," kata Yusuf.
Kemudian, tambah Yusuf, istri Tito memiliki empat rekening dan tiga asuransi. Sedangkan tiga anak Tito, masing-masing memiliki satu rekening dan satu asuransi.
"Yang semuanya juga wajar," tutur Yusuf.
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan informasi rekam jejak Tito sudah cukup baik. Dia menerangkan pada intinya seluruh fraksi mendukung usulan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Bambang juga menerangkan rangkaian fit and proper test.
Besok, Komisi III akan melakukan kunjungan ke rumah Tito pada pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada hari Kamis (23/6/2016), Komisi III akan melakukan fit and proper test Tito di DPR.
"Jadi, selesai sudah," kata Bambang.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua Kompolnas mengatakan telah melakukan evaluasi yang mendalam dan menjaring dari masyarakat sehingga mengirimkan nama Tito menjadi Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami melihat tidak ada catatan-catatan yang patut diperbincangkan dari profesionalisme Tito," kata Luhut dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang merupakan Wakil Ketua Kompolnas menilai Tito bisa bekerjasama dengan baik dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Terlebih saat menangani kasus terorisme dan menjalankan program deradikalisasi, baik saat menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala BNPT.
"Menurut saya, excellent," kata Laoly.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan nama Tito cukup bersih di KPK. Sebab, Tito belum pernah masuk dalam pengaduan masyarakat KPK dan tidak ada yang mencurigakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya. Dia menerangkan Tito sudah melaporkan LHKPN-nya pada November 2014 dan Maret 2015.
"Rasanya pada saat kami teliti, tidak ada yang aneh. Karena itu, KPK tidak menemukan yang aneh dan pengaduan masyarakat juga malah tidak ada," kata Agus.
Senada, Kepala PPATK M. Yusuf juga mengatakan tidak ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Tito. Yusuf mengatakan Tito memiliki 14 rekening bank swasta dan tiga rekening bank plat merah sejak 2004-2014. Namun, semua rekening itu telah ditutup dan tinggal satu yang aktif.
"Semuanya tidak ditemukan yang aneh-aneh," kata Yusuf.
Kemudian, tambah Yusuf, istri Tito memiliki empat rekening dan tiga asuransi. Sedangkan tiga anak Tito, masing-masing memiliki satu rekening dan satu asuransi.
"Yang semuanya juga wajar," tutur Yusuf.
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan informasi rekam jejak Tito sudah cukup baik. Dia menerangkan pada intinya seluruh fraksi mendukung usulan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Bambang juga menerangkan rangkaian fit and proper test.
Besok, Komisi III akan melakukan kunjungan ke rumah Tito pada pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada hari Kamis (23/6/2016), Komisi III akan melakukan fit and proper test Tito di DPR.
"Jadi, selesai sudah," kata Bambang.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik