Kepala BNPT sekaligus calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Komisi III melakukan rapat dengar pendapat dengan PPATK, KPK, dan Kompolnas, Selasa (21/6/2016). Rapat dilakukan sebagai rangkaian dari fit and proper test dan bertujuan untuk mengetahui rekam jejak calon Kapolri Komjen Tito Karnavian.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua Kompolnas mengatakan telah melakukan evaluasi yang mendalam dan menjaring dari masyarakat sehingga mengirimkan nama Tito menjadi Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami melihat tidak ada catatan-catatan yang patut diperbincangkan dari profesionalisme Tito," kata Luhut dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang merupakan Wakil Ketua Kompolnas menilai Tito bisa bekerjasama dengan baik dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Terlebih saat menangani kasus terorisme dan menjalankan program deradikalisasi, baik saat menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala BNPT.
"Menurut saya, excellent," kata Laoly.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan nama Tito cukup bersih di KPK. Sebab, Tito belum pernah masuk dalam pengaduan masyarakat KPK dan tidak ada yang mencurigakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya. Dia menerangkan Tito sudah melaporkan LHKPN-nya pada November 2014 dan Maret 2015.
"Rasanya pada saat kami teliti, tidak ada yang aneh. Karena itu, KPK tidak menemukan yang aneh dan pengaduan masyarakat juga malah tidak ada," kata Agus.
Senada, Kepala PPATK M. Yusuf juga mengatakan tidak ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Tito. Yusuf mengatakan Tito memiliki 14 rekening bank swasta dan tiga rekening bank plat merah sejak 2004-2014. Namun, semua rekening itu telah ditutup dan tinggal satu yang aktif.
"Semuanya tidak ditemukan yang aneh-aneh," kata Yusuf.
Kemudian, tambah Yusuf, istri Tito memiliki empat rekening dan tiga asuransi. Sedangkan tiga anak Tito, masing-masing memiliki satu rekening dan satu asuransi.
"Yang semuanya juga wajar," tutur Yusuf.
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan informasi rekam jejak Tito sudah cukup baik. Dia menerangkan pada intinya seluruh fraksi mendukung usulan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Bambang juga menerangkan rangkaian fit and proper test.
Besok, Komisi III akan melakukan kunjungan ke rumah Tito pada pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada hari Kamis (23/6/2016), Komisi III akan melakukan fit and proper test Tito di DPR.
"Jadi, selesai sudah," kata Bambang.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua Kompolnas mengatakan telah melakukan evaluasi yang mendalam dan menjaring dari masyarakat sehingga mengirimkan nama Tito menjadi Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami melihat tidak ada catatan-catatan yang patut diperbincangkan dari profesionalisme Tito," kata Luhut dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang merupakan Wakil Ketua Kompolnas menilai Tito bisa bekerjasama dengan baik dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Terlebih saat menangani kasus terorisme dan menjalankan program deradikalisasi, baik saat menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala BNPT.
"Menurut saya, excellent," kata Laoly.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan nama Tito cukup bersih di KPK. Sebab, Tito belum pernah masuk dalam pengaduan masyarakat KPK dan tidak ada yang mencurigakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya. Dia menerangkan Tito sudah melaporkan LHKPN-nya pada November 2014 dan Maret 2015.
"Rasanya pada saat kami teliti, tidak ada yang aneh. Karena itu, KPK tidak menemukan yang aneh dan pengaduan masyarakat juga malah tidak ada," kata Agus.
Senada, Kepala PPATK M. Yusuf juga mengatakan tidak ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Tito. Yusuf mengatakan Tito memiliki 14 rekening bank swasta dan tiga rekening bank plat merah sejak 2004-2014. Namun, semua rekening itu telah ditutup dan tinggal satu yang aktif.
"Semuanya tidak ditemukan yang aneh-aneh," kata Yusuf.
Kemudian, tambah Yusuf, istri Tito memiliki empat rekening dan tiga asuransi. Sedangkan tiga anak Tito, masing-masing memiliki satu rekening dan satu asuransi.
"Yang semuanya juga wajar," tutur Yusuf.
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan informasi rekam jejak Tito sudah cukup baik. Dia menerangkan pada intinya seluruh fraksi mendukung usulan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Bambang juga menerangkan rangkaian fit and proper test.
Besok, Komisi III akan melakukan kunjungan ke rumah Tito pada pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada hari Kamis (23/6/2016), Komisi III akan melakukan fit and proper test Tito di DPR.
"Jadi, selesai sudah," kata Bambang.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang