Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, opsi pengerahan pasukan militer untuk membebaskan tujuh WNI anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok bersenjata Filipina sejak 21 Juni, masih dikesampingkan.
"Kami masih melakukan perundingan untuk memilih opsi mana yang terbaik untuk dilakukan, tetapi opsi militer masih kami kesampingkan," kata dia seusair rapat tentang "crisis centre" untuk pembebasan sandera di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat malam.
Berdasarkan pembicaraan antarmenteri Indonesia dan Filipina, dalam hal ini menteri pertahanan dan menteri luar negeri, kedua belah pihak sepakat untuk mempercayakan upaya pembebasan sandera kepada pemerintah baru Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, pempimpin baru Filipina yang berjuluk "The Punisher" karena ketagasannya menumpas kriminalitas.
Tidak seperti sikap pemerintahan sebelumnya, Presiden Duterte disebut akan lebih mengedepankan kerja sama dengan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari untuk bernegosiasi dengan kelompok penyandera Abu Sayyaf.
"Misuari mungkin yang akan membantu menyelesaikan masalah dengan kelompok Abu Sayyaf," tutur Luhut.
Mengenai keberadaan ketujuh WNI ABK, ia mengaku tidak ingin berspekulasi untuk menghormati kebijakan dan kinerja pemerintah serta intelijen Filipina, namun Luhut memastikan bahwa mereka semua dalam kondisi sehat.
"Ada beberapa informasi tetapi kita belum ingin membuka semua kepada media karena menyangkut keselamatan WNI," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang juga ditemui usai rapat mengatakan bahwa tujuh WNI ABK Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, terpisah keberadaannya.
Jika sebelumnya Ryamizard menyebut ketujuhnya berada di wilayah Panamao, Pulau Jolo, kini tiga diantaranya telah dipindahkan ke selatan yakni di Pulau Lapac.
Kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Sulu yang terletak di selatan Filipina. (Antara)
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Kontroversial Sara Duterte: Dari Pukul Petugas hingga Ancam Pembunuhan Ferdinand Marcos
-
Wakil Presiden Dimakzulkan DPR! Perang Dinasti Politik Filipina Memanas Jelang Pemilu 2028
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Tak Saling Sapa di Sidang Paripurna, Isu Keretakan Purbaya dan Luhut Kian Mencuat
-
Daftar 10 Pejabat Terkaya, Ada Raffi Ahmad hingga Mertua Jessica Mila
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?