Suara.com - Puluhan orangtua yang anaknya diduga mendapatkan vaksinasi palsu di Rumah Sakit Santa (ST) Elisabeth dengan Direktur Utama RS Elisabeth Antonius Yudianto di basemen rumah sakit tersebut. Namun sejak petang hingga Jumat (15/7/2016) malam pertemuan tersebut belum menentukan titik temu.
Pertemuan tersebut sempat diwarnai kericuhan, setelah Antonius meninggalkan ruang pertemuan dan tidak memberikan kejelasan secara detail, namun berhasil dicegah puluhan orangtua korban vaksin palsu. Para orangtua korban meminta pihak RS memberi kepastian terkait pemberian vaksin palsu kepada anak-anak mereka.
Hudson Hutapea, mewakili para orangtua yang hadir membaca tujuh tuntutan yang harus dipenuhi RS Elisabeth.
Surat tuntutan tersebut rencananya akan disampaikan juga kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Berikut tujuh poin tuntutan dari orangtua korban vaksin palsu.
1. Menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi di RS Elisabeth periode 2006 sampai 2016 (15 Juli 2016).
2. Untuk mengetahui vaksin palsu atau asli harus dilakukan medical check up di RS lain. Untuk biaya medical check up seluruh biaya ditanggung RS Elisabeth. Untuk RS yang akan melakukan medical check up ditentukan oleh orang tua korban.
3. Vaksin ulang harus dilakukan apabila hasil medical check up ternyata pasien terindikasi mendapatkan vaksin palsu dan semua biaya ditanggung RS Elisabeth
4. Segala/semua akibat vaksin palsu yang berdampak pada para pasien maka menjadi tanggung jawab RS Elisabeth berupa jaminan kesehatan full cover sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
5. Bagi anak yang sudah lewat usia vaksinasi, maka RS Elisabeth berkewajiban memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
6. Pihak manajemen RS Elisabeth harus memberikan informasi terkini kepada orangtua korban, tidak terbatas pada informasi dari pihak pemerintah/instansi lainnya, bersifat proaktif.
7. Adapun hal-hal lain yang belum tercantum pada poin-poin diatas akan disampaikan selanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Antonius meminta keringanan waktu untuk menjawab tuntutan para orangtua korban. Dirinya akan menjawab tuntutan tersebut pada Sabtu (16/7/2016) sore pukul 17.00 WIB.
"Berikan kami waktu satu hari untuk membicarakan dengan direksi. Untuk kami bersama-sama berpikir kan direksi kami banyak
Besok hari Sabtu sore hari jam 17.00 sore, kami usahakan semua direksi," ungkapnya.
Usai memberikan keputusan tersebut, Antonius tidak bersedia memberikan komentar kepada wartawan.
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim