Ketua DPR RI Ade Komarudin. (Suara.com/Dian Rosmala)
Ketua DPR RI Ade Komarudin mendukung pemerintah yang mengabaikan putusan final Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang tragedi 1965. Menurutnya tidak ada keharusan pemerintah untuk mengikuti keputusan IPT yang digelar di Den Haag, Belanda itu.
"Karena kita tidak mengenal sistem peradilan IPT itu," kata Ade di DPR, Jumat (22/7/2016).
Namun dia berpendapat, tragedi 1965 perlu diambil hikmahnya sehingga tidak terulang di masa depan. Dia berharap, seluruh pihak sama-sama solid secara nasional, baik partai politik dan eleemen masyarakat untuk menghadapi ini.
"Lebih baik, kita harus sama-sama solid secara nasional baik partai dan masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi global yang menurun. Bila tidak pandai kita tidak akan survive," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan IPT bukanlah institusi resmi. Sehingga, keputusannya tidak perlu ditanggapi.
"Jadi, tidak perlu ditanggapi. Bagaimana dia mau bicara tentang Indonesia kalau dia tidak tahu Indonesia? Kita tidak perlu beraksi macam-macam," kata Luhut, Kamis (21/7/2016).
Komentar
Berita Terkait
-
Rekomendasi Soal Pelanggaran HAM 1965 Segera Diserahkan ke Jokowi
-
Bedjo Untung: Sebut Wahyu Setiaji Pimpin PKI, Kivlan Zen Ngarang
-
Ini Dia Wahyu Setiaji yang Disebut Kivlan Pendiri PKI Gaya Baru
-
Demo Anti PKI di Monas Disusupi Aksi Anti Ahok
-
Muncul Barisan Ganyang Komunis Indonesia, Benarkah PKI Ada Lagi?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah