Suara.com - Staf Khusus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, mengakui sering berkomunikasi dengan Mohamad Sanusi ketika masih Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk membicarakan pembahasan Reperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta.
"Justru (saya) banyak bicara dengan beliau (M Sanusi. Beliau orang paling mengerti paling teknis," kata Sunny saat bersaksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT. Ariesman Widjaja di Pengadilan Tipikor. Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Menurut Sunny kebanyakan pembicaraan dengan Sanusi dilakukan melalui sambungan telepon.
"Menemui tidak, dengan telepon iya dengan Pak Sanusi," katanya.
Sunny mengaku banyak mendapatkan masukan dari Sanusi terkait keluhan dari pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Salah satunya masalah pengembang, bagaimana proses pembelian lahan, itu seharusnya di pemda. Pengembang itu berpikir. Bagaimana di pemda? Jadi pengembang itu mengusulkan semua di-pool ke pengembang saja, kemudian baru dibayarkan ke pemda. kemudian saya tanyakan soal hal itu kepada beliau (Sanusi)," kata dia.
Namun, Sunny, membantah ada pembicaraan soal suap dari pengembang kepada Sanusi.
"Tidak ada pak," kata Sunny.
Saat masih berkomunikasi dengan Sanusi, Sunny pernah menanyakan kenapa raperda tentang reklamasi belum disahkan DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, Sanusi tidak menjelaskan dengan rinci soal kenapa pembahasan reperda lambat.
"Setahu saya soal pembicaraan saya yang panjang dengan beliau itu. Saya tanyakan kenapa pembahasan begitu lama tidak diketok-ketok. Beliau kemudian menjelaskan dengan bahasa-bahasa signal, saya dengarkan saja, saya tidak memotong," kata dia.
Dalam sidang, Sunny mengakui menjadi penghubung antara pengembang reklamasi dan Pemprov DKI. Dia menyebut keluhan pengembang reklamasi yaitu adanya tambahan kontribusi yang diminta Ahok.
"Kalau soal tambahan kontribusi itu banyak keluhan. Itu sangat wajar. Itu (disampaikan) tidak langsung ke gubernur, mempertanyakan kontribusi. Di perjanjian kerja sama tidak ada angka, tapi gubernur (minta) ada kontribusi," kata dia.
Sunny menjelaskan kenapa menjadi penghubung, karena pengembang reklamasi sangat sulit bertemu Ahok.
"Dari pengembang ingin memberikan masukan ke Gubernur, biar adil. Kan dari mereka nggak melulu bisa ketemu Pak Gubernur. Jadi akhirnya melalui saya," kata Sunny.
Selain soal keluhan soal tambahan kontribusi, kepada Ahok, Sunny menyampaikan soal infrastruktur jalan proyek reklamasi.
"Misalnya terkait posisi jalan, yang menghubungkan antar pulau. Penggembang meminta, jangan di bibir pulau, tapi di pertengahan, biar efisien. Kemudian, yang lain, menghitung luas pulau, apakah di titik pasang atau surut," kata dia.
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional