Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sendiri di pilkada periode 2017-2022.
"Ibu (Megawati) mengatakan kita bisa maju sendiri, waktu masih cukup panjang. PDIP dengan 28 kursi bisa usung sendiri," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang D. H. di kantor DPD PDI Perjuangan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/7/2016).
Pernyataan Megawati sangat beralasan karena jumlah 28 kursi artinya sudah melebihi batas. Batas partai mengusung pasangan kandidat minimal 22 kursi.
Ucapan Megawati disampaikan ketika Bambang melaporkan hasil reses 28 anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Hasilnya, kata dia, mayoritas masyarakat Jakarta tidak menghendaki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi gubernur.
Megawati, kata Bambang, meminta kader tetap fokus dan jangan pusing menjelang pilkada Jakarta.
Bambang mengatakan Megawati menekankan PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang saat ini dalam posisi aman untuk bisa mengusung kandidat sendirian.
Kendati demikian, kata Bambang, masih membuka peluang bagi partai lain untuk koalisi di pilkada Jakarta.
"Kami ingin ada kestabilan politik sehingga (perlu) komunikasi politik. Sehingga memenuhi harapan banyak pihak. Membangun kompromi, arif dan bijaksana," kata dia.
Bambang mengatakan menjadi pemimpin Jakarta tidak cukup hanya bermodal kepintaran, tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat kecil dan jangan menyakiti hati rakyat.
"Jangan sampai pemimpin pintar tapi tidak mencerdaskan warganya," kata dia.
"Harus berani dan tegas, jangan salahkan orang atau lembaga. Semua untuk kepentingan pembangunan. Adil dan sejahtera bisa dicapai," Bambang menambahkan.
Saat ini ada sekitar enam nama calon gubernur dan wakil gubernur yang tengah digodok PDI Perjuangan. Ahok mengonfirmasi namanya masuk daftar.
Ahok merupakan tokoh yang paling aman untuk maju ke pilkada, saat ini. Dia sudah didukung tiga partai politik plus relawan Teman Ahok. Di belakang Teman Ahok ada sejuta warga yagn mendukung Ahok.
Berita Terkait
-
Megawati Apresiasi Panen Jagung GNTI, Produktivitas Disebut Lampaui Metode Konvensional
-
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto