Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak beserta delegasi berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016). [suara.com/Erick Tanjung]
Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak di Istana Merdeka, hari ini, membahas tiga isu besar.
"Yang Mulia Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak beserta delegasi rombongan dari Malaysia serta bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Saya dan PM Najib baru saja melakukan pertemuan bilateral dan pertemuan berlangsung sangat produktif dan terbuka," kata Jokowi dalam keterangan pers usai pertemuan bilateral.
Pertama tentang penetapan batas wilayah. Disepakati untuk lebih mengintensifkan negosiasi dan pertemuan-pertemuan untuk mencari solusi. Kedua, kerjasama keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya,
"Dalam hal ini Indonesia memberikan concern terhadap kasus penculikan di kawasan tersebut dan Indonesia mendorong kerjasama trilateral antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia mengenai pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya dapat segera dilakukan," ujar dia.
Seperti diketahui, di wilayah perairan Sulu yang merupakan kawasan Malaysia tersebut belakangan ini marak terjadi perompakan kapal-kapal dari Indonesia yang mengangkut batu bara menuju Filipina.
Ketiga, mengenai kerjasama dalam perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.
"Kita menekankan pentingnya kerjasama untuk melindungi TKI (tenaga kerja Indonesia) kita yang berada di Malaysia," tutur Jokowi.
Selain itu, pertemuan kedua Kepala Negara juga ditandai dengan penandatanganan dua nota kesepahaman. Yaitu perjanjian Negara Tuan Rumah Bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dan perjanjian ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) antara Otoritas Jasa Keuangan RI dengan Bank Negara Malaysia.
"Indonesia menyambut baik penandatanganan dua dokumen kerjasama, yaitu Perjanjian Negara Tuan Rumah bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dan juga Perjanjian ASEAN Banking Integration Framework antara Otoritas Jasa Keuangan RI dengan Bank Negara Malaysia," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
PSI Lampung Siaga Satu Sambut Jokowi, Siapkan Agenda Besar Bareng Relawan Gibran
-
Agenda Keliling Indonesia Jokowi, Pengamat Nilai Ada Target Politik 2029
-
Jokowi Siap Safari Politik, Partai Besar Wajib Waspada Basis Suara Digoyang Demi PSI
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
Terkini
-
Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo
-
Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax
-
MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total
-
Harga Pertamax Meroket, Media Asing: Tekanan Makin Berat Buat Rakyat Indonesia
-
Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng
-
Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim
-
Kenaikan Pertamax Jadi Sinyal Ada Kondisi Mendesak di Pemerintah
-
Sony Sonjaya Ajukan JC, LPSK Masih Tunggu Permohonan Perlindungan
-
5 Kali Maju Pilpres Kejar Kursi RI 1, Prabowo: Saya Lihat dari Tahun 90-an Indonesia Salah Arah!
-
Kawal Pembangunan Jaringan Air Perpipaan Bentuk Komitmen DPRD DKI