Suara.com - Sekelompok orang yang mengklaim sebagai pendukung kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar protes ke Kepolisian Indonesia. Mereka protes atas tudingan Haris pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebelumnya Haris menuliskan tulisan yang diklaim sebagai hasil pengakuan mendiang gembong narkoba Freddy Budiman. Freddy mengatakan bisnis narkoba melibatkan Polri dan TNI. Atas pernyataannya itu, Haris pun dilaporkan pihak Polri dan TNI karena mencemarkan nama baik.
"Kalau saudara Haris dijadikan tersangka, berarti kami semua harus ditersangkakan juga. Karena kami menilai apa yang sampaikan Haris itu tujuannya baik," kata ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dahnil melanjutkan, pelaporan yang dilakukan oleh Polri, TNI dan BNN terhadap Haris merupakan reaksi atas ketegangan mereka sendiri. Ia memandang, tiga institusi tersebut hanya ingin mempertahankan reputasi semata.
"Kami memandang bahwa telah hadir suatu ketegangan untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitas dari ketiga instansi keamanan tersebut," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, seharusnya informasi yang disampaikan Haris sesaat sebelum Freddy Budiman dieksekusi, dijadikan petunjuk oleh ketiga institusi tersebut untuk memutus mata rantai jaringan mafia narkoba. Ia mencatat beberapa hal yang bisa dibuktikan atas informasi yang disampaikan Haris.
"Pertama, keterlibatan oknum aparat instansi-instansi keamanan dan bisnis, dan kartel narkotika di Indonesia. Kedua, praktik penyimpangan kewenangan aparat penegak hukum dan keamanan di Indonesia," kata Dahnil.
"Ketiga, kuatnya kriminalisasi yang diarahkan kepada warga negara Indonesia ketika nama-nama instansi disebut terkait dalam suatu skandal," Dahnil menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT