Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar [Suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta pimpinan TNI, Polri, dan BNN melakukan mediasi atas kasus tulisan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
MA Tolak Kasasi Jaksa, Tim Advokasi Fatia-Haris Bilang Begini
-
Bikin Salfok! Haris Azhar Tulis Fufufafa di Akun IG, Netizen Nyeletuk: Prabowo Gak Panas?
-
MK Kabulkan Gugatan Haris Azhar dan Fatia, Hapus Dua Pasal Terkait Hoaks
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
Terkini
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?
-
Geger Dugaan Skandal Terlarang Irjen KM, Terkuak Panggilan 'Papapz-Mamamz' Kompol Anggraini
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG