Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar [Suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta pimpinan TNI, Polri, dan BNN melakukan mediasi atas kasus tulisan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
MA Tolak Kasasi Jaksa, Tim Advokasi Fatia-Haris Bilang Begini
-
Bikin Salfok! Haris Azhar Tulis Fufufafa di Akun IG, Netizen Nyeletuk: Prabowo Gak Panas?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Pengurus hingga Anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara Nanti Malam, Ada Apa?
-
Bahlil Ancam Ganti Pengurus Golkar yang Tidak Perform: Ibarat Futsal, Siap-siap Ditarik Keluar!
-
Bukan Cuma Wakil, KPK Juga Amankan Ketua PN Depok dalam OTT Semalam
-
Tak Masuk Kerja Berhari-hari, PPPK Rumah Sakit Ditemukan Tewas, Polisi: Jasad Mulai Menghitam
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dasco: Partai Gerindra Ingin Hidup untuk 1000 Tahun
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal