Haris Azhar [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta TNI, Polri, dan BNN memandang dari sisi positif tindakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar dengan menyampaikan kesaksian terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman melalui tulisan yang kemudian tersebar di media sosial. Tulisan Haris Azhar mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum ketiga institusi penegak hukum dalam penyelundupan narkoba yang dijalankan Freddy.
"Polri, TNI dan BNN sebaiknya melihat sisi positif dari pengungkapan curhat (almarhum) Freddy Budiman oleh Kontras tentang keterlibatan oknum aparat dalam penyelundupan, perdagangan dan peredaran narkoba," kata Bambang, Rabu (10/8/2016).
Apalagi, kata Bambang, mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN Benny Mamoto mengakui keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba bukan isu baru.
Namun, kata Bambang, langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris Azhar ke polisi juga harus dihormati. Ketiga institusi melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"UU ini tidak membolehkan siapa pun menyebarluaskan atau memublikasikan informasi yang kebenarannya masih diragukan," ujar Bambang.
Politikus Golkar menilai kesaksian Freddy terkonfirmasi oleh pernyataan Benny Mamoto pada Sabtu (6/8/2016) lalu. Bambang kemudian mengutip pernyataan Benny bahwa sejak dulu sudah banyak pejabat negara dan penegak hukum yang dihukum lantaran terbukti membekingi bandar narkoba, bahkan bertindak sebagai pengedar sampai memakai narkoba.
Selain pernyataan Benny, kata Bambang, ada beberapa fakta historis yang membuktikan keterlibatan aparat dalam sejumlah kasus kejahatan narkoba. Misalnya pada Maret 2011, BNN menangkap Kepala LP Narkotika Nusakambangan Marwan Adli dan anak buahnya terkait kasus memfasilitasi operasi jaringan narkoba dari dalam penjara.
Kemudian pada April 2016, BNN menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Ichwan Lubis di Medan terkait kasus pencucian uang. Ichwan diduga menerima uang Rp10,3 miliar dari Togi alias Toni, bandar narkoba jaringan internasional yang diciduk dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
"Bagi TNI, Polri, dan BNN, jelas ada sisi positif dari Curhat almarhum Freddy yang diungkap Kontras. Penuturan Freddy itu setidaknya menjadi alasan sekaligus pintu masuk bagi langkah-langkah pembersihan secara sistematis," kata dia.
"Pembersihan sel-sel sindikat narkotika pada setiap instansi merupakan pelaksanaan dari perintah Presiden Joko Widodo untuk melancarkan perang total terhadap pelaku kejahatan narkoba. Perang ini akan efektif dan membuahkan hasil jika semua institusi negara bersih dari sel-sel sindikat narkotika," Bambang menambahkan.
"Polri, TNI dan BNN sebaiknya melihat sisi positif dari pengungkapan curhat (almarhum) Freddy Budiman oleh Kontras tentang keterlibatan oknum aparat dalam penyelundupan, perdagangan dan peredaran narkoba," kata Bambang, Rabu (10/8/2016).
Apalagi, kata Bambang, mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN Benny Mamoto mengakui keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba bukan isu baru.
Namun, kata Bambang, langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris Azhar ke polisi juga harus dihormati. Ketiga institusi melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"UU ini tidak membolehkan siapa pun menyebarluaskan atau memublikasikan informasi yang kebenarannya masih diragukan," ujar Bambang.
Politikus Golkar menilai kesaksian Freddy terkonfirmasi oleh pernyataan Benny Mamoto pada Sabtu (6/8/2016) lalu. Bambang kemudian mengutip pernyataan Benny bahwa sejak dulu sudah banyak pejabat negara dan penegak hukum yang dihukum lantaran terbukti membekingi bandar narkoba, bahkan bertindak sebagai pengedar sampai memakai narkoba.
Selain pernyataan Benny, kata Bambang, ada beberapa fakta historis yang membuktikan keterlibatan aparat dalam sejumlah kasus kejahatan narkoba. Misalnya pada Maret 2011, BNN menangkap Kepala LP Narkotika Nusakambangan Marwan Adli dan anak buahnya terkait kasus memfasilitasi operasi jaringan narkoba dari dalam penjara.
Kemudian pada April 2016, BNN menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Ichwan Lubis di Medan terkait kasus pencucian uang. Ichwan diduga menerima uang Rp10,3 miliar dari Togi alias Toni, bandar narkoba jaringan internasional yang diciduk dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
"Bagi TNI, Polri, dan BNN, jelas ada sisi positif dari Curhat almarhum Freddy yang diungkap Kontras. Penuturan Freddy itu setidaknya menjadi alasan sekaligus pintu masuk bagi langkah-langkah pembersihan secara sistematis," kata dia.
"Pembersihan sel-sel sindikat narkotika pada setiap instansi merupakan pelaksanaan dari perintah Presiden Joko Widodo untuk melancarkan perang total terhadap pelaku kejahatan narkoba. Perang ini akan efektif dan membuahkan hasil jika semua institusi negara bersih dari sel-sel sindikat narkotika," Bambang menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
MA Tolak Kasasi Jaksa, Tim Advokasi Fatia-Haris Bilang Begini
-
Bikin Salfok! Haris Azhar Tulis Fufufafa di Akun IG, Netizen Nyeletuk: Prabowo Gak Panas?
-
MK Kabulkan Gugatan Haris Azhar dan Fatia, Hapus Dua Pasal Terkait Hoaks
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri