Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak heran dengan munculnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjelang pemilu, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022.
"Ya orang pasti akan lakukan. Kan sudah mulai ada gerakan nih," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Ahok sudah lama merasakan adanya gerakan yang mengangkat isu SARA dari lawan politiknya.
Tetapi, Ahok tahu masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, sekarang sudah cerdas-cerdas dan tidak mau dipengaruhi isu SARA. Mereka akan memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan prestasi.
Kalaupun ada warga Jakarta yang terpengaruh isu SARA, Ahok memprediksi jumlahnya tak lebih dari 10 persen.
"Tapi saya kira paling hanya 10 persen yang terpengaruh seperti isu SARA," kata Ahok.
Kemarin, Rabu (10/8/2016), berlangsung acara diskusi yang diselenggarakan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang bertema Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir? yang diadakan di gedung Joang 45, lantai 3, Jalan Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat.
Diketahui diskusi yang bertema Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir? di gedung Joang 45 kemarin pematerinya yaitu Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Bachtiar Nasir, bekas Wakil Gubernur Jakarta Prijanto, dan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Lobib.
Dalam diskusi, Rokhmat menyebutkan tiga cara yang bisa dilakukan umat Islam di Jakarta untuk membuat Ahok tidak terpilih lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Saya kira kalau kita mau mencegah orang kafir jadi pemimpin, pertama, ubah sistemnya. Sistem demokrasi memberikan peluang kepada orang kafir menjadi orang pemimpin," kata Rokhmat.
Yang kedua, katanya, terkait dengan pengusung. Dalam hal ini, Rokhmat secara khusus menyoroti partai politik. Jika partai politik yang notabanenya diketuai oleh orang Islam tidak mau mengusung Ahok, dia tidak akan terpilih sebagai gubernur.
"Kedua, orang kafir tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak ada yang mencalonkan, partai politik. Coba cek siapa saja para ketua partai yang ada? Agamanya apa?" kata Rokhmat.
Cara yang ketiga, kata Rokhmat, dengan menyadarkan umat muslim bahwasanya Islam melarang umat muslim memilih pemimpin dari agama di luar Islam.
"Meskipun parpol mencalonkan, jika rakyat tidak mau memilih, maka orang kafir tidak akan menjadi pemimpin di negeri ini," kata Rokhmat.
"Tiga hal inilah yang harus kita ubah," Rokhmat menambahkan.
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah