Suara.com - Besok, Senin (15/8/2016) sekitar jam 13.00 WIB, musisi Ahmad Dhani dan kawan-kawan akan deklarasi Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan. Acara akan berlangsung di kediaman Ahmad Dhani yang terletak di Jalan Pinang Emas, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Pengacara Ahmad Dhani, Ramdan Alamsyah, mengatakan jaringan masyarakat akan secara serentak memasang spanduk dengan target sebanyak 10 ribu spanduk di berbagai tempat di Jakarta Selatan untuk menolak kedatangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di wilayah Jakarta Selatan.
"Itu semua serentak, seluruh jaringan kita. Mudah-mudahan terjadi sampai 10 ribu di Jakarta Selatan," kata Ramdan kepada Suara.com, Minggu (14/8/2016).
Ramdan menjelaskan aksi pemasangan spanduk dan deklarasi aliansi masyarakat untuk mengingatkan bahwa Jakarta tidak boleh dipimpin gubernur yang memiliki sikap arogan dan tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara santun.
"Artinya, kami ingatkan. Kami tidak akan pernah pilih kembali gubernur arogan, memaki perempuan, memaki orangtua di depan umum dan dipublikasi, gubernur temperamental dan menganggap semua jadi musuh atau lawan," kata Ramdan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Partai Persatuan Indonesia.
Aksi tersebut, kata Ramdan, untuk mengingatkan Ahok agar jangan membuat kisruh terus.
"Ini untuk beri peringatan, woi denger ini ada maling teriak maling. Kasus RS Sumber Waras siapa, kasus pembelian tanah di Cengkareng kemarin siapa. kasus UPS siapa, kan lebih bannyak anak buah Ahok (yang terindikasi melanggar). Artinya, jangan suka buat gaduh, kisruh, orang Surabaya sekarang dihina. Pembangunan di Kota Surabaya dianggap cuma sekecil Jakarta Selatan. Jadi gini, Jakarta nggak mau lagi punya pemimpin seperti itu, nggak mau," kata Ramdan.
Ramdan memastikan acara deklarasi Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan akan dihadiri oleh Ahmad Dhani juga organisasi kemasyarakat yang selama ini mendukung gerakan.
Berita Terkait
-
Belajar dari Kasus Ahmad Dhani, Ini 5 Cara Pulihkan Akun Instagram yang Diretas
-
Lapor Polisi Usai Akun IG Diretas dan Dipakai Menipu, Ahmad Dhani Bakal Ganti Rugi Korban?
-
Pujian Juri The Icon Indonesia Dinilai Berlebihan, Titi DJ dan Ahmad Dhani Diserbu Kritikan
-
Shafeea Dihujat Imbas Postingan Masa Lalu, Ini Nasihat dari Ahmad Dhani
-
Guru SD Ungkap Beratnya Tekanan Al dan El Waktu Kecil: Sekarang Gak Gila Saja Alhamdulillah
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Pakar UGM Tolak Kampus Ikut Kelola MBG, Khawatir Perguruan Tinggi Kehilangan Independensi
-
Rasa Haru Selimuti Rumah Duka Haerul Saleh, Peti Jenazah Diantar Para Pimpinan BPK
-
Lantai 4 Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Hangus 80 Persen
-
Kesaksian ART Selamat dalam Kebakaran yang Menewaskan Anggota BPK
-
Curhat ASN soal WFH Setiap Jumat: Bisa Hemat Rp 400 Ribu Sebulan tapi Banyak Distraksi
-
Waspadai Hantavirus, DPR Desak Pemerintah Perketat Bandara dan Pelabuhan
-
Tantangan Iklim Makin Kompleks, Pendekatan Interdisipliner Dinilai Jadi Kunci
-
Kisah Penjaga Perlintasan di Jogja: Lari Kibarkan Bendera Merah Hentikan Kereta saat Ada Mobil Mogok
-
Tewas Dalam Kebakaran, Jenazah Anggota BPK Haerul Saleh Dimakamkan di Kolaka
-
Mampu Serap Banyak Karbon, Lahan Gambut Jadi Fokus Penelitian Global Untuk Perkuat Kebijakan