Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak sedikit persoalan yang ia hadapi. Berbagai kebijakan telah ia keluarkan untuk mengatasi masalah yang ada, namun kerapkali mengundang pro dan kontra dari publik.
Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah pun memiliki penilaian yang sama, dimana Presiden Jokowi kerapkali dihadapkan pada persoalan yang rumit dan mendapatkan tudingan-tudingan yang pedas dari berbagai pihak.
Menurut Fahri, hal itu tidak lain karena Presiden Jokowi belum bisa menguasai situasi kebangsaan secara utuh. Sebab itu, ia berharap agar masyarakat turut terlibat membantu Presiden dalam memanage kesalahan-kesalahannya dalam menyelesaikan masalah.
"Sebab itu kita harus membantu dia (Jokowi) supaya jangan banyak kelirunya. Sebab kalau banyak kelirunya, nanti kan tertatih-tatih jalanya," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Fahri melanjutkan, semakin hari Presiden semakin sering melakukan kekeliruan. Jika dibiarkan terus, maka hal tersebut akan mempersulit posisi dia sebagai kepala negara.
"Dulu mungkin kelirunya itu simbolik sifatnya. Tapi mulai banyak persoalan hukum juga, yang bisa menyebabkan beliau menjadi sulit posisinya. Kita tidak ingin Presiden kita mempunyai catatan pelanggaran terhadap hukum," ujar Fahri.
Fahri mengatakan, Presiden Jokowi semestinya didampingi oleh orang-orang yang mampu mejaga posisinya sebagai kepala pemerintahan. Katanya, memilih pendamping, harus orang yang mau bekerja menjalankan fungsinya.
"Karena itu, tim di sekitar beliau harus merupakan orang yang kuat menjaga beliau. Dan menjaga, jangan sampai beliau berbuat salah. Milih orang misalnya itu kan harus, BIN bekerja, Sesneg bekerja, Badan Kependudukan bekerja, Imigrasi bekerja, Kemenlu bekerja, itu nggak boleh sembarangan," kata Fahri.
"Karena seorang Menteri dalam UU itu disebutkan, dia bukan pejabat tinggi biasa, Menteri itu adalah Presiden sektoral," Fahri menambahkan.
Fahri berkesimpulan, hingga hari ini, Presiden Jokowi masih dalam tahap penyesuaian terhadap situasi di sekitarnya.
"Kalau saya evaluasi, pak Jokowi ini masih banyak penyesuaian-penyesuaiannya. Niatnya mungkin baik, pak jokowi oleh orang tak diraguakan baiknya, ketulusannya, tapi kalau sering melakukan kesalahan, orang juga melupakan kebaikannya," kata Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?