Suara.com - Presiden Joko Widodo pagi ini menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2016. Sidang yang dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut digelar sekitar pukul 09.00 WIB.
Mengawali pidato, Presiden Joko Widodo berterima kasih atas kerjasama yang telah ditunjukkan semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk menjalankan amanah rakyat.
"Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerjasama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan tentang era persaingan global yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Presiden menyebut kondisi persaingan yang saat ini dihadapi begitu sengit dan luar biasa kerasnya.
"Untuk memenangkan kompetisi, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan," katanya.
Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan tiga masalah utama bangsa Indonesia yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah terobosan, kecepatan kerja, dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif disebut Presiden sebagai modal bangsa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Presiden memuji gagasan yang ditawarkan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.
"Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," katanya.
Pentingnya kualitas dan manfaat UU bagi rakyat
Presiden Joko Widodo tak lupa untuk mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menyampaikan tahun 2016 ini DPR bersama-sama dengan pemerintah telah menyelesaikan 10 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi undang-undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden pun memastikan bahwa pemerintah akan menyusun anggaran tahun 2017 dengan cermat dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," imbuhnya.
Peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia
Di hadapan sidang tahunan MPR, Presiden bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri.
Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung misalnya, tercatat hingga akhir tahun 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan sisa perkara, hingga akhir tahun 2015 juga tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah.
Berita Terkait
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini