Suara.com - Presiden Joko Widodo pagi ini menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2016. Sidang yang dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut digelar sekitar pukul 09.00 WIB.
Mengawali pidato, Presiden Joko Widodo berterima kasih atas kerjasama yang telah ditunjukkan semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk menjalankan amanah rakyat.
"Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerjasama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan tentang era persaingan global yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Presiden menyebut kondisi persaingan yang saat ini dihadapi begitu sengit dan luar biasa kerasnya.
"Untuk memenangkan kompetisi, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan," katanya.
Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan tiga masalah utama bangsa Indonesia yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah terobosan, kecepatan kerja, dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif disebut Presiden sebagai modal bangsa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Presiden memuji gagasan yang ditawarkan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.
"Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," katanya.
Pentingnya kualitas dan manfaat UU bagi rakyat
Presiden Joko Widodo tak lupa untuk mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menyampaikan tahun 2016 ini DPR bersama-sama dengan pemerintah telah menyelesaikan 10 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi undang-undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden pun memastikan bahwa pemerintah akan menyusun anggaran tahun 2017 dengan cermat dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," imbuhnya.
Peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia
Di hadapan sidang tahunan MPR, Presiden bersyukur lembaga penegakan hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus berbenah diri.
Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung misalnya, tercatat hingga akhir tahun 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan sisa perkara, hingga akhir tahun 2015 juga tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO