Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengaku memiliki banyak ambisi meski dirinya baru 20 hari menjabat sebagai menteri yang mengurusi soal pertanahan di Indonesia.
Ia mengaku, dalam HUT RI ke 71 ini berkeinginan mengejar sertifikasi seluruh tanah milik Warga Negara Indonesia. Targetnya paling lama 10 tahun ke depan.
"Sertifikasi tanah ini kan hak rakyat. Nah ini yang ingin kami perjuangkan. Sekarang baru 45 persen tanah yang bersertifikat. Banyak sekali rakyat kita punya tanah tapi tidak punya kepastian hukum, jadi kita akan mempercepat program legalisasi aset," kata Sofyan saat ditemui dalam acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).
Sofyan menjelaskan, untuk mendukung ambisinya tersebut, ia juga sudah menunjk beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta, dan Batam menjadi kota percontohan penyelesaian sertifikasi lahan. Khusus di Ibukota, Sofyan menargetkan bisa rampung seluruhnya pada pertengahan tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun sepakat membebaskan BPHTB.
"Karena selama ini BPHTB menjadi beban, jadi aset tanah sampai dengan Rp 2 miliar akan dibebaskan BPHTB. Sedangkan di daerah lainnya, kita akan menempuh BPHTB terutang, misalnya punya tanah tapi tidak punya uang untuk bayar BPHTB, kita berikan catatan terutang," ungkapnya.
Ia pun menargetkan, dalam lima hingga 10 tahun ke depan permasalahan terkait sertifikasi tanah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'