Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membantah tudingan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok menyebut Saefullah telah melantik pegawai negeri sipil menjadi pejabat eselon III dan IV tanpa seizin Ahok.
"Nggak ada. Oh nggak ada. Semua mutasi pejabat itu dibahas di baperjab (Badan Pertimbangan Jabatan). Sangat terbuka," ujar Saefullah yang belakangan disebut-sebut akan maju ke pilkada Jakarta tahun 2017, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).
Saefullah menegaskan tidak pernah melanggar aturan. Pelantikan pejabat ketika itu dilakukannya atas izin Ahok.
"Saya beberapa kali melantik, ya ada dua tiga kali kalau nggak salah, itu semua atas izin, nggak ada yang nggak ada izinnya. Semua diizinkan gubernur," kata Saefullah.
Saefullah menambahkan sebelum mengusulkan nama PNS yang akan dilantik, dia selalu melapor ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
"Kan saya sama Pak Agus biasanya lapor, 'pak ini udah siap.' Karena tempo hari beliau (Ahok) 'ya udah, pak sekda saja,' karena eselon III (yang dilantik), nggak ada eselon II," katanya.
Saefullah juga membantah tudingan memasukkan orang-orang dekatnya menjadi pejabat eselon III atau IV. Bahkan, dia sampai meminta jurnalis untuk langsung bertanya ke bagian BKD DKI.
"Kamu cek saja. Nggak ada, cek saja sama Pak Agus, saya tidak pernah pasang orang-orang sama sekali nggak," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Ahok membeberkan 'dosa-dosa' Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Saefullah pernah memasukan orang-orang sekitar Saefullah ke lingkaran pemerintah.
"Sekda saja ngelawan saya kok. Kamu kira sekda nggak pasang orangnya lurah camat yang sempat saya cut ingat nggak? Yang tiba-tiba baju putih semua dilantik itu lho. Saya langsung potong kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok menuding tujuan dari itu semua untuk mendukung usaha Saefullah mengikuti pilkada Jakarta.
"Kamu kira (Saefullah) nggak pasang-pasang orang untuk kampanye? Justru lebih bahaya sekda, dia yang menentukan semua program kita," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Pertamax Naik, Ojol: Saya Dari Awal Pakai Pertalite
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi