Suara.com - Komisi I DPR menilai Pemerintah perlu bertindak cepat untuk membebaskan dua mahasiswi asal Indonesia yang ditangkap aparat keamanan di Turki, karena tinggal di rumah Yayasan Fethullah Gullen.
Dua mahasiswi itu ditahan karena ditinggal di rumah yayasan miliki Fethulla Gullen, orang yang akan mengkudeta pemerintahan Erdogan Tayyip.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahari mengatakan pemerintah Indonesia harus segera melakukan komunikasi dengan pemerintah Turki untuk kasus ini.
Selain itu pemerintah harus melakukan komunikasi, pendampingan dan advokasi kepada dua mahasiswi itu.
"Perlu tindakan cepat pemerintah Indonesia dalam membebaskan dua mahasiswi yang ditahan di Turki," kata Abdul dihubungi, Jumat (19/8/2016).
Politikus PKS ini juga mengimbau agar semua pelajar di luar negeri untuk tidak terlibat politik praktis di negara lain. "Jadi mahasiswa fokus studi saja," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty mengatakan, perlu ada klarifikasi dalam kasus ini. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, perlu diklarifikasi lagi sejauh apa keterlibatan mereka. Selain itu, menurut dia, Kemenlu harus memberikan pendampingan selama kasus ini berjalan.
"Kalau hanya karena kebetulan ada di rumah yayasan terkait Gullen, tidak ada alasan untuk menahan mereka. Karena itu perlu dipahami kita tidak ada terlibat dengan politik dalam negeri Turki," ujar Evita.
Dia menambahkan, pemerintah harus menggunakan seluruh jalur diplomasi untuk kasus ini. Apalagi, bila dua mahasiswi itu tidak terlibat dalam urusan politik di Turki. Dia pun meminta supaya mahasiswa di Turki juga untuk memahami psikologi politik di sana sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.
"Kita kembali menyerukan kepada warga kita di Turki dan di negara lain untuk tidak terlibat urusan politik dalam negeri negara lain," kata politikus PDIP tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat