Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan mekanisme pencalonan kepala daerah yang akan diusung partainya pada Pilkada serentak 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini membeberkan Pilkada DKI Jakarta belum jadi prioritas dalam pembahasan tersebut. Adapun yang jadi prioritas adalah 40 daerah yang ada di luar Pulau Jawa.
"Sudah mendekati ya sekitar 90 persenlah. Kita sekali lagi, masih memprioritaskan 40 daerah di luar Jawa yang harus kita segera selesaikan baru setelah itu Banten sama DKI Jakarta," papar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Mantan wali kota Blitar ini menambahkan PDI P berpeluang mengusung dirinya maju kembali, berpasangan dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI nanti.
"Tetap diproses. Bahwa (ada) indikasi kuat ke sana--diusung kembali dengan Ahok--memang iya," ungkapnya.
Meski demikian, Djarot tidak bisa memperkirakan besaran jumlah dukungan ataupun penolakan di internal PDI P terkait rencana duetnya dengan Ahok.
Menurutnya, mekanisme di PDI P tidak mengenal voting untuk membuat keputusan apapun, melainkan mengambilnya dengan musyawarah mufakat.
"Indikasinya wah kita tidak bisa hitung. Tapi bagaimanapun juga di internal PDI P dikedepankan satu proses dialog, musyawarah untuk mufakat, masing-masing kan pasti punya alasan dan nanti akan kita putuskan," jelas Djarot.
"Kita tidak pernah melakukan sistem voting. Artinya apa, keputusan yang diambil selalu kolektif, tidak bersifat personal. Ini sangat dibutuhkan, karena nanti akan bergerak semua kader bukan orang perorang, tapi seluruh jajaran, kalau di PDI P (istilahnya) mesin partai," jelasnya.
Berita Terkait
-
Misteri Sumber Waras Berakhir: KPK Hentikan Penyelidikan, Gubernur Pramono Bisa Ambil Alih Aset
-
Puput Nastiti Devi Umumkan Kehamilan Anak Ketiga Lewat Foto Keluarga Harmonis
-
Apa Itu LNG? Gas 'Dingin' yang Menyeret Ahok ke Pusaran Korupsi Panas Pertamina
-
Tersangka Kasus LNG Pertamina Seret Nama Ahok: Saya Minta Ahok dan Nicke Bertanggung Jawab!
-
Dicap Ikut Bertanggung Jawab, Reaksi KPK usai Nama Ahok Disebut Tersangka Kasus LNG Pertamina
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur