Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan mekanisme pencalonan kepala daerah yang akan diusung partainya pada Pilkada serentak 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini membeberkan Pilkada DKI Jakarta belum jadi prioritas dalam pembahasan tersebut. Adapun yang jadi prioritas adalah 40 daerah yang ada di luar Pulau Jawa.
"Sudah mendekati ya sekitar 90 persenlah. Kita sekali lagi, masih memprioritaskan 40 daerah di luar Jawa yang harus kita segera selesaikan baru setelah itu Banten sama DKI Jakarta," papar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Mantan wali kota Blitar ini menambahkan PDI P berpeluang mengusung dirinya maju kembali, berpasangan dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI nanti.
"Tetap diproses. Bahwa (ada) indikasi kuat ke sana--diusung kembali dengan Ahok--memang iya," ungkapnya.
Meski demikian, Djarot tidak bisa memperkirakan besaran jumlah dukungan ataupun penolakan di internal PDI P terkait rencana duetnya dengan Ahok.
Menurutnya, mekanisme di PDI P tidak mengenal voting untuk membuat keputusan apapun, melainkan mengambilnya dengan musyawarah mufakat.
"Indikasinya wah kita tidak bisa hitung. Tapi bagaimanapun juga di internal PDI P dikedepankan satu proses dialog, musyawarah untuk mufakat, masing-masing kan pasti punya alasan dan nanti akan kita putuskan," jelas Djarot.
"Kita tidak pernah melakukan sistem voting. Artinya apa, keputusan yang diambil selalu kolektif, tidak bersifat personal. Ini sangat dibutuhkan, karena nanti akan bergerak semua kader bukan orang perorang, tapi seluruh jajaran, kalau di PDI P (istilahnya) mesin partai," jelasnya.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO