Satelit MODIS dari NASA terus memantau perkembangan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Satelit mendeteksi 189 hotspot pada Sabtu (3/9/2016) pagi. Hotspot di Kalimantan Utara mulai meningkat dibandingkan sebelumnya.
Berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Jumat (2/9/2016) terdapat 40 hotspot namun pada Sabtu (3/9/2016) terdapat 87 hotspot yaitu 54 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang (30-70 persen) dan 33 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (lebih dari 70 persen).
"Sebaran 129 hotspot dari satelit Modis sesuai laporan Lapan pada 3/9/2016 pagi dengan tingkat kepercayaan sedang (30 - 79%) adalah Bangka-Belitung 1, Gorontalo 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 10, Kalimantan Utara 54, Nusa Tenggara Barat 2, Nusa Tenggara Timur 28, Riau 2, Sulawesi Selatan 8, Sulawesi Tengah 8, Sulawesi Tenggara 11, Sulawesi Utara 1, dan Sumatera Selatan 1," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2016).
Sedangkan sebaran 60 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi adalah Bangka-Belitung 1, Kalimantan Timur 4, Kalimantan Utara 33, Maluku 1, Nusa Tenggara Barat 1, Nusa Tenggara Timur 10, Sulawesi Selatan 5, Sulawesi Tenggara 3, dan Sumatera Selatan 2.
Hingga saat ini Gubernur Kalimantan Utara belum menentapkan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan meskipun kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat. Begitu pula halnya dengan Kalimantan Timur yang belum menetapkan siaga darurat. Hal ini menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara intensif dan dukungan dari operasi udara.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat telah memperpanjang masa siaga darurat hingga 30 November 2016. Lima provinsi lainnya yang sering terlanda kebakaran hutan dan lahan telah menetapkan Siaga Darurat Bencana yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi tersebut masih dilakukan secara intensif hingga sekarang. Ribuan personil gabungan dari tim satgas terpadu terus melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengerahkan 21 helikopter dan pesawat untuk water bombing dan hujan buatan di 6 provinsi. "BNPB belum mengerahkan helikopter water bombing di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur karena belum adanya penetapan siaga darurat bencana dan permintaan dari pemerintah daerah," ujar Sutopo.
Sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan pada September 2016 ini. Turunnya hujan diharapkan kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Namun perlu diwaspadai ancaman banjir dan longsor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu