Satelit MODIS dari NASA terus memantau perkembangan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Satelit mendeteksi 189 hotspot pada Sabtu (3/9/2016) pagi. Hotspot di Kalimantan Utara mulai meningkat dibandingkan sebelumnya.
Berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Jumat (2/9/2016) terdapat 40 hotspot namun pada Sabtu (3/9/2016) terdapat 87 hotspot yaitu 54 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang (30-70 persen) dan 33 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (lebih dari 70 persen).
"Sebaran 129 hotspot dari satelit Modis sesuai laporan Lapan pada 3/9/2016 pagi dengan tingkat kepercayaan sedang (30 - 79%) adalah Bangka-Belitung 1, Gorontalo 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 10, Kalimantan Utara 54, Nusa Tenggara Barat 2, Nusa Tenggara Timur 28, Riau 2, Sulawesi Selatan 8, Sulawesi Tengah 8, Sulawesi Tenggara 11, Sulawesi Utara 1, dan Sumatera Selatan 1," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2016).
Sedangkan sebaran 60 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi adalah Bangka-Belitung 1, Kalimantan Timur 4, Kalimantan Utara 33, Maluku 1, Nusa Tenggara Barat 1, Nusa Tenggara Timur 10, Sulawesi Selatan 5, Sulawesi Tenggara 3, dan Sumatera Selatan 2.
Hingga saat ini Gubernur Kalimantan Utara belum menentapkan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan meskipun kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat. Begitu pula halnya dengan Kalimantan Timur yang belum menetapkan siaga darurat. Hal ini menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara intensif dan dukungan dari operasi udara.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat telah memperpanjang masa siaga darurat hingga 30 November 2016. Lima provinsi lainnya yang sering terlanda kebakaran hutan dan lahan telah menetapkan Siaga Darurat Bencana yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi tersebut masih dilakukan secara intensif hingga sekarang. Ribuan personil gabungan dari tim satgas terpadu terus melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengerahkan 21 helikopter dan pesawat untuk water bombing dan hujan buatan di 6 provinsi. "BNPB belum mengerahkan helikopter water bombing di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur karena belum adanya penetapan siaga darurat bencana dan permintaan dari pemerintah daerah," ujar Sutopo.
Sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan pada September 2016 ini. Turunnya hujan diharapkan kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Namun perlu diwaspadai ancaman banjir dan longsor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
-
Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
-
Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
-
Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah