Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginstruksikan semua kementerian/lembaga untuk mengantisipasi bencara banjir dan longsor.
Kata Puan, antipasi tersebut berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), diperkirakan musim hujan Agustus hingga November, dengan intensitas yang sangat deras.
Intruksi tersebut kata Puan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, bahwa masing-masing kementerian /lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda) terkait mempunyai tugas dan fungsinya, mulai dari pencegahan, penanganan saat bencana dan penanganan pemulihan pasca bencana.
"Dalam rakor ini saya instruksikan semua kementerian dan lembaga untuk antisipasi banjir dan longsor.
"BNPB dan kementerian /lembaga terkait, akan persiapkan antisipasi hal tersebut untuk menanggulangi bencana banjir," ujar Puan usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor di Kementerian Koordinator Bidang PMK, Jalan Merdeka Barat, Jumat (2/9/2016).
Tak hanya itu, Puan juga menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri membuat peta daerah rawan longsor dan banjir di semua daerah.
"Serta memberi instruksi dari Mendagri, untuk seluruh kepala daerah bisa melakukan antisipasi banjir dan longsor," kata Puan.
Dirinya menambahkan, seluruh kementerian/lembaga harus memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat yang diprediksi terkena banjir atau longsor.
"Bagaimana memberikan sistem peringatan dini tapi juga antisipasi apa yang harus disiapkan masyarakat. Juga kesiapan dari personel TNI/Polri untuk antisipasi bahaya tersebut.
Hal tersebut kata Puan diperlukan sinergi semua pihak dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor.
"Memang diperlukan sinergi yang menyeluruh sehingga dalam menanggulangi resiko harus ada sinergi dengan kepala daerah," ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Tak hanya itu, hadir juga sejumlah perwakilan yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Badan SAR Nasional (Basarnas), serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Nadiem Sindir Perlakuan 'Spesial' Kejagung ke Febrie Adriansyah: Saya Langsung Diborgol
-
Top Skor AFF 2026 Memanas! Mitchell Baker Kini Dikejar Ketat Wing Naing Tun
-
Smartfren Luncurkan Unlimited 5G di Semarang, Perkuat Jaringan Digital di Jawa Tengah
-
Profil John van den Brom Pelatih FC Twente yang Usir Mees Hilgers, Suka Ribut dan Ngomong Kasar
-
Mas Dhito Kembali Salurkan 216 Bantuan Pertanian Bagi Petani Guna Dukung Peningkatan Produksi
-
Empat Buronan Pemerintah China Dideportasi dari Semarang, Diduga Terlibat Love Scamming
-
Cakar Kurir Paket, Istri Nelayan Akhirnya Bebas dari Penjara
-
Purbaya Caplok 60% Saham KCIC, Utang Whoosh Kini Tanggung Jawab Kemenkeu
-
Nissan Navara PRO-4X Tampil Gagah di GIIAS 2026 dengan Mesin Turbo Diesel
-
37 Ribu Siswa Keracunan MBG, Amnesty International Desak Pemerintah Hentikan Program