Suara.com - Ketua Forum RT dan RW dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, haji Syarifudin, mengaku tidak mewakili kepentingan partai politik dalam aksi unjuk rasa menolak kepemimpinan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sekitar patung kuda kencana, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).
"Kami tidak mewakili calon gubernur lain atau partai politik. Soal milih masing-masing punya pilihan yang penting bukan Ahok," kata Syarifudin kepada Suara.com.
Massa yang unjuk rasa mengaku mewakili dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh, ulama, organisasi masyarakat seperti Hizbut Tahrir, ketua masjid, ketua majelis ta'lim Ketua RW dan RT, mahasiswa, dan aktivis.
Massa yang aksi hari ini, kata Syarifudin, jika Ahok tidak jadi gubernur lagi, Jakarta akan lebih baik lagi.
"Balik lagi kita nggak tolak masalah pembangunan, yang kita tolak calon gubernurnye. Oh yakin pastinye Jakarta lebih baik asal bukan Ahok," katanya.
Mereka menginginkan Ahok tidak ikut maju lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Apapun pilihannya, asal bukan Ahok," teriak demonstran.
Dalam aksi, mereka juga menyampaikan pandangan-pandangan Islam yang tidak sesuai kebijakan Ahok.
"Dagang kambing yang jadi ritual warga Tanah Abang, kan ritual tahunan kurban itu kok dilarang, motong kambing juga dilarang, gubernur macam ape die," kata Syarifudin.
Dia juga menyinggung kebijakan penertiban pemukiman kumuh di Jalan Rawajati Barat, Jakarta Selatan, yang menurutnya kurang sosialisasi.
"Sekarang orang digusurin, sementara, kan orang mau Idul Adha, nanti kek ngomong dulu. Ini juga maksudnya apa main gusur aja nggak ada ganti rugi, apa salahnye ganti rugi, kan itu duit bukan duit die, duit APBD, itu duit rakyat, kenapa lu pakai takut keluarin duit, itu baru namanya adil," katanya. [Erlangga Bregas Prakoso]
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka