Suara.com - Jika tokoh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi tersinggung dengan wacana penghapusan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan juga tersinggung dengan isu rasis yang dimunculkan di acara Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, tempo hari.
"Tersinggung? Ya gue juga tersinggung elu maki-maki gue di Lebaran Betawi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Kemarin, Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi Nachrowi Ramli menegaskan acara Lebaran Betawi 2016 bukan bermotif politik. Menurut dia ketika itu Bamus Betawi hanya menyampaikan aspirasi di tengah dinamika politik jelang pilkada Jakarta yang mulai memanas.
"Memangnya salah kalau seperti itu? Kita menyalurkan aspirasi agar didengar parpol. Jadi jangan salah interpretasi. Bamus Betawi bukan berpolitik, melainkan menyampaikan aspirasi," kata Nachrowi yang juga Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Aspirasi yang dimaksud Nachrowi yaitu mengusulkan tokoh alternatif agar diusung partai ke pilkada. Nama yang mereka usulkan merupakan putra daerah.
Bamus Betawi sudah menjaring empat nama yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Nachrowi sendiri, dan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni.
Manuver Bamus Betawi membuat Ahok bicara. Ahok kemudian mengusulkan penghapusan dana hibah ke badan tersebut karena dianggap sudah masuk ke ranah politik. Padahal, pemerintah membantu mereka dengan tujuan untuk program pelestarian budaya.
"Itu sudah melanggar pancasila dan UUD 1945, dimana dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah nggak betul. Kalau saya sih nggak takut," kata Ahok, Selasa (6/9/2016).
"Cuma maksud saya anda ini nggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi pakai berpolitik. Makanya saya bilang harus distop," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada