Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju ketika ada anggota DPR yang mengambil langkah membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal itu disampaikan Fadli saat melakukan kunjungan kerja untuk mendengar keresahan warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara yang menjadi korban penggusuran, Jumat (23/9/2016).
"Saking banyaknya persoalan penggusuran, sangat bisa bila ada Pansusnya, kalau disepakati oleh teman-teman di DPR," kata Fadli.
Menurutnya, banyak kasus penggusuran yang dilakukan secara kesewenang-wenangan. Langkah seperti ini merupakan tindakan Orde Baru yang menurutnya, tidak tepat dilakukan di zaman sekarang. Karena itu, sambung Fadli, kesewenangan ini perlu dilawan salah satunya dengan pembentukan Pansus ini.
Fraksi Gerindra, sambungnya, akan mengambil langkah untuk masalah penggusuran ini. Bila perlu, dia kembali menambahkan, anggota Fraksi Gerindra yang berasal dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta untuk mengambil inisiatif dalam pembentukan Pansus.
"Kalau perlu, kami yang ambil inisiatif rekan-rekan yang dari Dapil Jakarta, karena Pansus ini sangat bagus dan sudah memang harus dilakukan," kata Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang