Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul buka suara mengenai kenapa dia tidak mau mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di pilkada Jakarta dan memilih mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Ruhut, Agus yang merupakan putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono maju karena dihasut orang-orang di sekitar SBY.
"Aku mau menyadarkan partai ini (Demokrat). Aku sayang banget sama partai ini. Kalau Agus pasti menang, nggak ada masalah. Kalau Agus kalah, bertanggungjawab mereka semua (para pengusung Agus)," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut Ruhut peluang Agus dan Sylviana mengalahkan pasangan petahana kecil. Ahok-Djarot diusung PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Demokrat. Sedangkan Agus dan Sylviana diusung Demokrat, PKS, PPP, dan PKB. Sementara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno didukung Gerindra dan PKS.
"Kemungkinan Agus menang itu cukup berat. Ahok itu sudah nggak bisa dilawan," ujar Ruhut.
Meski terancam terkena sanksi partai, Ruhut menyatakan akan tetap turun tangan untuk membantu memenangkan Ahok-Djarot. Ruhut mengatakan sudah berpengalaman menjadi tim kampanye calon kepala daerah.
"Dua minggu saja saya ditugaskan di pilkada, saya menang terus. Ini saya sudah satu tahun mendampingi Ahok lho. Karena itu, kenapa mereka memutuskan calon di last minute begitu, kan harusnya dari jauh hari dong. Kasihan Agusnya kalau begitu," tutur Ruhut.
Ruhut menilai Agus diarahkan pada pilihan yang salah. Menurut Ruhut sudah benar Agus berkarir di TNI AD. Tapi sekarang Agus berhenti di tengah karir yang moncer.
"Agus itu seorang TNI yang baik, dan aku sudah menitipkan dia ke Bapak Presiden. Pak Jokowi juga sangat mendukung beliau. Karena itu kita kaget kok beliau diminta mundur di pangkat mayor," kata Ruhut.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto menyayangkan sikap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman
"Sebagai kader parpol yang baik semestinya tidak begitu. Ketika mereka merasa menjadi kader parpol, tentu loyalitas dan totalitas terhadap parpolnya menjadi dedikasi dan sikap pribadinya sebagai kader," kata Didik di DPR, Senayan, Jakarta.
Didik mengatakan partai politik merupakan wadah perjuangan bersama para kader. Itu sebabnya, kata Didik, sudah sepatutnya setiap kader mengikuti keputusan yang telah ditetapkan partai.
"Parpol adalah rumah besar demokrasi yang mempunyai platform, garis perjuangan dan fatsun politik yang harus diikuti dan dijalankan oleh segenap kadernya," ujar Didik.
Namun, Didik juga mengatakan sebenarnya tidak ada unsur pemaksaan dalam memilih jalan politik. Didik mengingatkan kader partai sudah tidak mau mengikuti keputusan organisasi, berarti yang bersangkutan merasa tak sesuai lagi dengan arah partai.
"Apabila ada kader yang kepentingannya tidak bisa dikonsolidasikan dengan keputusan parpolnya, maka sudah selayaknya yang bersangkutan mengambil jalannya pribadi," kata Didik.
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis