Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihak kepolisan terlebih dahulu telah membentuk tim gabungan selama satu pekan, untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan terkait pungutan liar di Kementerian Perhubungan.
Hal ini menyusul enam orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Kementerian Perhubungan, Selasa (11//10/2016) siang.
"Saya diskusi dengan Kapolda Metro, kita bentuk tim bersama. Polda metro merupakan ujung tombak, sedangkan Mabes (Polri) memberikan super vising, kemudian kita lakukan kegiatan penyelidikan sudah hampir kira-kira seminggu, kemudian tertangkap," ujar Tito usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Jaya 2016 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Oleh karena itu, dirinya langsung menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, adanya dugaan pungutan liar di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Tito usai Jokowi menggelar rapat terbatas khusus, yang membahas revolusi hukum yang poinnya membentuk satgas (Satuan Tugas) operasi pemberantasan pungli.
"Sehingga ketika saya laporkan kepada beliau (Presiden) tentang dugaan pungli di Kemenhub, dan Alhamdulillah beliau hadir secara personal melihat itu dan beliau sudah memberi penekanan untuk operasi ini terus dilanjutkan bukan hanya ke instansi yang di Jakarta tetapi juga ke lembaga-lembaga didaerah yang meliputi daerah publik,"katanya.
Tak hanya itu, mantan Kapolda Metro Jaya meminta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk membentuk tim satgas, untuk menggelar operasi pemberantasan pungli.
"Nanti saya perintahkan seluruh Kapolda membentuk tim yang sama di semua wilayah untuk lakukan operasi Pemberantasan pungli termasuk di Polri," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menambahkan, pihaknya akan terus mengusut adanya pungutan liar yang terjadi di Kementerian Perhubungan serta melakukan pembersihan di kepolisian, untuk mencegah adanya pungutan liar.
"Di Polri ini sudah mendahului sebetulnya. Minggu lalu Pak Kapolda Metro sudah melakukan penangkapan di beberapa tempat SIM. Nanti akan diusut khusus oleh pak Kapolda Metro Jaya. Jadi bukan hanya bersih-bersih di luar juga bersih-bersih di dalam," tandasnya.
Tito pun akan melakukan video conference dengan Kapolda seluruh Indonesia untuk membuat tim operasi pemberantasan pungli.
"Saya, akan lakukan video conference, Saya minta kepada seluruh kapolda membentuk tim untuk melakukan OPP, yang disasar adalah pelayanan publik," kata Tito.
Di video conference, dia akan memberikan pengarahan agar pelayanan terhadap masyarakat terus membaik.
"Kami mulai dari perizinan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), pengurusan sertifikat, pengurusan jenazah di kuburan, pengurusan kartu tanda penduduk, serta segala jenis urusan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik," ujar Tito.
Tito menambahkan semua itu atas perintah Presiden Joko Widodo agar setiap badan atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik bersih.
"Harapan Pak Presiden dalam reformasi hukum ini, layanan publik bersih dari pungli. Kalau tidak bisa bersih sampai nol, paling tidak bisa ditekan semaksimal mungkin. Dan dari kami, Polri tentu akan dukung 100 persen dalam melakukan operasi itu," ujar Tito.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan