Suara.com - Siang ini, massa sudah berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka akan demonstrasi untuk memprotes sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menghina Al Quran dan ulama.
"Target massa kita hari ini sekitar 100 ribu orang," kata Wakil Ketua Umun Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Jafar Shodiq di depan Masjid Istiqlal.
Jafar mengatakan massa rencananya akan long march ke gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, lalu ke kantor Ahok di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyerukan agar Ahok diberi hukuman berat atas ucapannya selama ini.
"Kita mendorong pemerintahan memproses hukuman mati Ahok secepatnya," tutur Rizieq.
Rizieq meminta semua pihak jangan tinggal diam dengan sikap Ahok.
"Kita mintakan, baik itu masyarakat, polisi, tentara yang merasa Islam, tersentuh hatinya untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan Ahok," katanya
Menurut Rizieq Ahok selama ini sering mendiskriminasikan umat Islam, padahal negara merupakan negara kesatuan.
"Kita tidak rasis, kita tidak menyinggung agama, kita di sini satu," kata dia.
Konsentrasi massa di sekitar Istiqlal mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan.
Konsentrasi massa tersebut, siang ini, turut memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitar masjid.
Dari DPR, anggota komisi hukum dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap ormas Islam yang akan demonstrasi siang ini tak membuat kerusuhan. Mereka harus tetap menjaga nama baik umat Islam.
"Harusnya nggak (rusuh), yang demo kan umat beragama. Ada ulama yang khatam soal agama. Seharusnya bisa mencegah chaos. Kalau terjadi (chaos) itu akan membuat jelek umat muslim," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Dasco berharap aksi siang ini tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan praktis sehingga pesan aksi dapat tersampaikan dengan baik.
"Memang polisi sudah menginformasikan bahwa memang akan ada mengerahkan kekuatan yang banyak kita berharap sebagai sesama masyarakat Indonesia, sesama muslim, bahwa demo tidak ditunggangi oleh pihak tertentu sehingga menjadi mudharat dan tidak bermanfaat," katanya.
Berita Terkait
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital