Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan angka enam. Menurutnya kinerja pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat.
"Menurut saya karena masih jauh dari ekspektasi, kalau dikasih angka, ya enamlah. Karena masih jauh dari harapan masyarakat. Dimana kesulitan masih terus terjadi. Dan ini harus menjadi catatan. Kalau ada yang bilang ini sudah baik dan sesuai target, itu berarti misleading," kata Fadli dalam acara diskusi Dialektika di DPR, Kamis (20/10/2016).
Menurutnya selama dua tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masyarakat di daerah yang kehidupannya makin sulit. Hal itu diketahui Fadli setiap kali kunjungan kerja ke daerah.
"Kita menyaksikan dua tahun ini selama saya jalan ke daerah, dapil maupun provinsi lain, ada dua pertanyaan yang saya sampaikan atau tanyakan kepada masyarakat, pertama apakah hidup saat ini makin susah atau tidak? Banyak yang mengatakan hidup di era Jokowi hidup makin susah," katanya.
"Kedua yang saya tanyakan, apakah mencari pekerjaan lebih mudah atau lebih susah? Mereka juga menjawab lebih susah di era ini," Fadli menambahkan.
Dia heran di tengah gencarnya pembangunan proyek infrastruktur yang digalakkan Jokowi, masyarakat masih ada yang susah cari kerja.
"Padahal, gempuran pembangunan proyek yang dilakukan pemerintah, tetapi lapangan pekerjaan yang kian tidak meluas," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu