Suara.com - Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Herwan membantah pihaknya kecolongan dengan adanya penyerangan tiga polisi di Tangerang, Banten (20/10/2016).
"Kita nggak kecolongan, karena ideologi itu nggak terlihat dan mereka bisa aktualisasi kapan saja, kita perlu waspada saja," katanya dalam seminar di FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Jumat (21/10/2016).
Dalam seminar tentang program penanganan terorisme yang juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj itu, dia mengemukakan hal tersebut menanggapi penyerangan polisi oleh SA (22) yang diduga memiliki hubungan dengan ISIS.
"Pelaku teror umumnya memang anak-anak muda, karena mereka umumnya juga di persimpangan jalan dan sedang mencari jatidiri," ujarnya.
Karenanya, lanjut dia, pelaku juga pemain tunggal yang belajar sendiri, melakukan persiapan sendiri, tapi ada historis kebencian dan sempat mengenyam pesantren tertentu yang berpaham keras.
"Pihak-pihak yang menangkapi mereka dianggap batu sandungan, karena itu mereka menyerang polisi atau densus. Kalau polisi di dalam kota mungkin masih bisa dikawal, tapi kalau polisi di lapangan yang ada di pinggiran kota, tentu rawan," katanya.
BNPT kini juga mulai memikirkan program penanganan teroris yang melibatkan 17 lembaga atau kementerian secara sinergis, karena terorisme memang kompleks, sehingga tidak bisa sektoral, termasuk perlu melibatkan universitas.
"Saya kira, lembaga pendidikan perlu mengajarkan asal usul paham radikalis dan teror, agar dapat diwaspadai. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo membuat laman tentang paham-paham radikal sebagai informasi dan bahan dialog," katanya.
Dalam seminar itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj menyatakan radikalisme atau terorisme itu berpangkal pada rendahnya pendidikan. Mereka punya semangat Islam, tapi kurang paham tentang Islam secara ilmu/ilmiah, sehingga dijadikan sarana kekerasan.
"Jadi, Islam mereka hanya Islam semangat, bukan Islam ilmiah, mereka nol tentang tafsir, mereka nol tentang Asbabun Nuzul, tapi dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan, bahkan untuk melegitimasi juga pakai baju Aswaja, padahal bukan Aswaja, kita harus cerdas, kita tetap ajarkan Islam dengan Islami," katanya.
Menurut dia, radikalisme atau terorisme yang sudah berbentuk ideologi memang sulit dicegah, karena itu langkah paling bijak adalah mengajari mereka yang menyimpang dalam konteks pemahaman dan belum menjadi ideologi.
"Untuk itu, kami menjalin kerja sama dengan berbagau pihak, termasuk dengan Polri, Polhukam, Kemenag, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lain seperti BNPT untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
Terkini
-
Syarat IPK untuk PAPK TNI: Ini Ketentuannya untuk Berbagai Jurusan
-
Warga Ogah Beri Jalan ke Strobo Pejabat, Pengamat: Akibat Penyalahgunaan dan Rasa Ketidakadilan
-
Gara-gara Foto Bareng Siswi, Pelajar SMK Dikeroyok Senior hingga Rahang Patah
-
Istana 'Spill' Arti Sebenarnya IKN Ibu Kota Politik: Bukan Dipisah dari Ibu Kota Ekonomi!
-
Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Wamen P2MI: Kendala Utama Bahasa
-
DPR Ragu Pindah ke IKN Tahun 2028? Puan: Tunggu Dulu, Belum Lihat Kajiannya
-
Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, Erupsi Berulang Tercatat dalam Sepekan
-
Balita di Bengkulu Muntahkan Cacing, Cak Imin Minta Kemenkes Usut Tuntas Akar Masalah
-
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Atur Lelang dan Dapat Fee Proyek?
-
Viral Canda 'Rampok Uang Negara', Anggota DPRD Gorontalo Dipanggil KPK soal Harta Minus Rp 2 Juta