Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan riset terhadap kinerja dua tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas mengatakan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami kemajuan. Di antaranya, kondisi politik, penegakan hukum dan keamanan yang dinilai cukup kondusif. Meskipun, di beberapa sektor ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang mesti ada perbaikan.
"Mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menterinya," kata Sirojudin dalam konfrensi pers di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Survei ini dilakukan pada 13-17 Oktober dengan populasi 1220 responden yang dipilih secara random dengan syarat WNI pemilik hak pilih. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dengan rincian sebesar reponse rate sebesar 1035 atau 84,8 persen dengan margin of error rata-rata 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, Sirojudin mengatakan, warga merasakan kondisi ekonomi rumah tangga maupun ekonomi sosial meningkat. 45 persen warga dari total responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dari tahun lalu. Selain itu, 65 persen warga optimis kondisi ekonomi rumah tangganya di tahun depan akan lebih baik dari masa sekarang.
Namun, dari sektor kesejahteraan rakyat, Sirojudin mengatakan hasil survei ini menyebut pemerintah harus melakukan upaya lebih keras lagi dan program yang lebih strategis.
"49 persen warga merasa semakin berat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian, mayoritas warga atau 56 persen menilai bahwa pengangguran semakin bertambah dibanding tahun lalu. Serta, 49 persen warga menganggap jumlah pengangguran semakin bertambah. Dan, 4f3 persen warga merasa mencari kerja semakin sulit dibanding tahun lalu," tuturnya.
Dalam sektor politik, hukum dan keamanan, Sirojudin menerangkan, warga menganggap kondisi saat ini sudah kondusif. 46 persen warga menganggap pengakan hukum semakin baik. 52 persen warga menganggap penanganan korupsi semakin maju. Serta 60 persen warga menganggap kondisi keamanan sekarang semakin baik dibanding tahun lalu. Serta, 46 persen menilai negara kita semakin aman dari ancaman teroris.
"Tapi soal narkoba, 48 persen warga menganggap penggunaan narkoba di Indonesia semakin banyak," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Teroris Menyusup Lewat Game Online, BNPT Ungkap 13 Anak Direkrut Jadi Simpatisan Jaringan Radikal
-
Menghilang Usai Rumahnya Dijarah, Ahmad Sahroni Muncul, Janji akan Jadi Pribadi yang Berbeda
-
Bikin Melongo! Penampakan 32 Kendaraan Mewah Terkait Kasus Noel saat Dipindahkan KPK ke Rupbasan
-
Ahmad Sahroni Akhirnya Buka Suara! Ferry Irwandi Beberkan Isi Percakapan Telepon!
-
Akal Bulus Kades Kohod di Kasus Pagar Laut: Sulap Lautan Jadi Daratan, Dijual Rp39 M Pakai KTP Warga
-
Makanan Berlendir dan Bau, Ini Kronologi Dugaan Keracunan 21 Siswa SDN 01 Gedong Usai Santap MBG
-
Kronologi Cucu Mahfud MD Keracunan MBG hingga Dirawat 4 Hari di RS: Ini Menyangkut Nyawa!
-
Parah! Bikin Siswa SDN 01 Pasar Rebo Keracunan Massal, Menu MBG Ternyata Bau dan Berlendir!
-
Dua Cucu Mahfud MD Tumbang Keracunan MBG, Satu Dilarikan ke RS 4 Hari
-
Bobby Nasution Viral Suruh Truk Aceh Ganti Pelat BK, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan