Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sangat berhati-hati merespon isu tentang adanya kekuatan politik yang berada di balik rencana demonstrasi ormas Islam di Jakarta pada Jumat (4/11/2016) mendatang. Isu ini semakin menguat menyusul pernyataan Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa dituduh sebagai aktor di balik aksi 4 November.
"Kami tidak pada kapasitas itu, kalau mendanai (aksi ormas Islam) itu untuk apa? Kalau mendanai untuk demonstrasi tentu ada tujuannya, tujuannya apa," kata Wiranto usai sidang paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11).
Wiranto tidak mau terlibat polemik soal itu. Dia menegaskan pemerintah juga tak pernah menyebutkan adanya aktor di balik rencana aksi.
Dia menegaskan sikap pemerintah netral.
"Saya nggak bicara apa-apa soal itu, kami tidak tuduh menuduh dalam hal ini. Ini masalahnya kan masalah demonstrasi, apa sih yang dituntut, proses hukum Ahok, itu sudah dilakukan. Lalu kalau ada lagi (isu), lalu ada yang membiayai untuk apa" tutur dia.
Wiranto mengatakan pemerintah menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, Wiranto berharap jangan sampai aksi ditunggangi kepentingan politik tertentu.
"Nggak boleh, kalau membonceng tujuannya apa," kata dia.
Pagi tadi, dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono meminta intelijen tidak asal mencurigai dan memberikan informasi yang salah terkait rencana demonstrasi ormas Islam di Ibu Kota Jakarta pada 4 November, termasuk soal pertemuan-pertemuan tokoh politik yang berada di luar lingkaran pemerintah.
"Intelijen harus akurat, jangan berkembang jadi intelijen yang ngawur dan main tuduh," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden kemudian membandingkan situasi sekarang dengan pemerintahan selama dua periode kepemimpinannya. Yudhoyono mengatakan selalu menghormati hak politik masyarakat dengan demonstrasi, asalkan dilakukan dengan tidak melanggar aturan.
Bahkan, setiap ada unjuk rasa di depan Istana Merdeka, kata Yudhoyono, dia selalu mengutus staf pribadi untuk mencatat aspirasi demonstran. Dengan begitu, dia mendapatkan masukan untuk menetapkan kebijakan atau mengatasi masalah.
"Saya tidak alergi unjuk rasa dulu 10 tahun. Pemerintah kami tidak sepi unjuk rasa, pemerintah kami tidak jatuh ekonominya, tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja," kata dia.
Yudhoyono mengungkapkan intelijennya bekerja dengan baik. Intelijen tidak mudah melaporkan informasi yang belum akurat atau intelligent failure. Yudhoyono mengaku setelah mendapatkan informasi tidak langsung percaya, tetapi akan cross check terlebih dahulu.
"Dulu saya juga tidak mudah menuduh, mencurigai ada orang-orang besar mendanai aksi unjuk rasa, kalau dikaitkan situasi sekarang, kalau ada analisis intelijen seperti itu saya kira berbahaya," tutur SBY.
Lebih jauh, Yudhoyono menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini jelang demo 4 November. Dia menegaskan menuduh seseorang atau kalangan partai sebagai pihak yang mendanai aksi unjuk rasa merupakan fitnah.
"Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, I tell you," katanya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo