Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sangat berhati-hati merespon isu tentang adanya kekuatan politik yang berada di balik rencana demonstrasi ormas Islam di Jakarta pada Jumat (4/11/2016) mendatang. Isu ini semakin menguat menyusul pernyataan Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa dituduh sebagai aktor di balik aksi 4 November.
"Kami tidak pada kapasitas itu, kalau mendanai (aksi ormas Islam) itu untuk apa? Kalau mendanai untuk demonstrasi tentu ada tujuannya, tujuannya apa," kata Wiranto usai sidang paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11).
Wiranto tidak mau terlibat polemik soal itu. Dia menegaskan pemerintah juga tak pernah menyebutkan adanya aktor di balik rencana aksi.
Dia menegaskan sikap pemerintah netral.
"Saya nggak bicara apa-apa soal itu, kami tidak tuduh menuduh dalam hal ini. Ini masalahnya kan masalah demonstrasi, apa sih yang dituntut, proses hukum Ahok, itu sudah dilakukan. Lalu kalau ada lagi (isu), lalu ada yang membiayai untuk apa" tutur dia.
Wiranto mengatakan pemerintah menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, Wiranto berharap jangan sampai aksi ditunggangi kepentingan politik tertentu.
"Nggak boleh, kalau membonceng tujuannya apa," kata dia.
Pagi tadi, dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono meminta intelijen tidak asal mencurigai dan memberikan informasi yang salah terkait rencana demonstrasi ormas Islam di Ibu Kota Jakarta pada 4 November, termasuk soal pertemuan-pertemuan tokoh politik yang berada di luar lingkaran pemerintah.
"Intelijen harus akurat, jangan berkembang jadi intelijen yang ngawur dan main tuduh," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden kemudian membandingkan situasi sekarang dengan pemerintahan selama dua periode kepemimpinannya. Yudhoyono mengatakan selalu menghormati hak politik masyarakat dengan demonstrasi, asalkan dilakukan dengan tidak melanggar aturan.
Bahkan, setiap ada unjuk rasa di depan Istana Merdeka, kata Yudhoyono, dia selalu mengutus staf pribadi untuk mencatat aspirasi demonstran. Dengan begitu, dia mendapatkan masukan untuk menetapkan kebijakan atau mengatasi masalah.
"Saya tidak alergi unjuk rasa dulu 10 tahun. Pemerintah kami tidak sepi unjuk rasa, pemerintah kami tidak jatuh ekonominya, tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja," kata dia.
Yudhoyono mengungkapkan intelijennya bekerja dengan baik. Intelijen tidak mudah melaporkan informasi yang belum akurat atau intelligent failure. Yudhoyono mengaku setelah mendapatkan informasi tidak langsung percaya, tetapi akan cross check terlebih dahulu.
"Dulu saya juga tidak mudah menuduh, mencurigai ada orang-orang besar mendanai aksi unjuk rasa, kalau dikaitkan situasi sekarang, kalau ada analisis intelijen seperti itu saya kira berbahaya," tutur SBY.
Lebih jauh, Yudhoyono menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini jelang demo 4 November. Dia menegaskan menuduh seseorang atau kalangan partai sebagai pihak yang mendanai aksi unjuk rasa merupakan fitnah.
"Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, I tell you," katanya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun