Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab beberapa pertanyaan wartawan tentang situasi politik nasional akhir-akhir ini, terutama sejak demonstrasi 4 November dan muncul isu aksi lanjutan pada 25 November.
Pramono juga menjawab pertanyaan apakah Presiden berencana menemui Front Pembela Islam. Seperti diketahui, Presiden mengundang dan menemui semua pimpinan ormas Islam, tetapi DPI tidak masuk daftar. Padahal, FPI merupakan salah satu ormas yang ikut demo 4 November.
"Ya Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja, tapi yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," kata Pramono di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (14/11/2016).
Terkait isu demonstrasi 25 November memiliki agenda melengserkan Presiden Jokowi, dibantah Pramono.
"Tidak (pelengseran Jokowi). Yang jelas Presiden bersilaturahmi, berkomunikasi, berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang. Karena momentum perbaikan ekonomi yang sedang kita lakukan bisa terganggu kalau ketegangan itu masih terjadi," tutur dia.
Pramono mengatakan Presiden sudah berkali-kali menegaskan tidak akan akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Maka memberikan kewenangan sepenuhnya pada Polri untuk menindak lanjuti itu, dan mudah-mudahan segera ada keputusan," kata dia.
"Intinya mengharapkan tanggal 25 November tidak ada demo lagi kalau kasus ini sudah diputuskan secara terbuka dan memenuhi harapan publik tanpa ada tekanan apapun pada penegak hukum. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan tekanan kekuatan politik siapapun yang melakukan itu," Pramono menambahkan.
Berita Terkait
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?